Manyala.co – Kebijakan terbaru dari pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa internasional, menuai protes keras dari pemerintah China. Langkah ini memicu kemarahan Beijing, terutama karena sejumlah besar mahasiswa asing yang terdampak berasal dari Tiongkok.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menanggapi kebijakan ini dengan menyebutnya sebagai bentuk politisasi dunia pendidikan. “China secara konsisten menolak pendekatan yang mempolitisasi kerja sama akademik,” ujarnya seperti dikutip oleh Channel News Asia pada Sabtu, 24 Mei 2025.
Langkah pemerintah AS ini tak hanya mencegah mahasiswa internasional baru untuk mendaftar, tapi juga mewajibkan mahasiswa asing yang tengah belajar di Harvard untuk segera pindah ke universitas lain guna mempertahankan status visa mereka. Jika tidak, mereka terancam kehilangan izin tinggal secara legal di AS.
Dalam pernyataan resminya, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena kampus Harvard dianggap telah gagal menjaga keamanan akademik. Mereka menuding pihak universitas telah memberikan ruang bagi kelompok agitator anti-Amerika dan pendukung aksi teroris yang menyerang mahasiswa, termasuk mahasiswa Yahudi.
Lebih jauh, pemerintah AS juga menuding Harvard menjalin kerja sama aktif dengan Partai Komunis China (PKC), termasuk menampung anggota kelompok paramiliter yang terlibat dalam penindasan terhadap etnis Uighur. Tuduhan ini memperburuk ketegangan politik antara dua negara adidaya tersebut.
Pihak Harvard sendiri membantah keras tuduhan tersebut dan menggugat pemerintah AS, menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk tindakan balasan yang inkonstitusional. Mereka menegaskan komitmen mereka dalam melindungi keberadaan mahasiswa internasional dan mempertahankan lingkungan kampus yang inklusif dan aman. “Kami sepenuhnya berkomitmen untuk mendukung komunitas global kami, yang berasal dari lebih dari 140 negara,” bunyi pernyataan resmi universitas itu.
Dalam tahun ajaran 2024-2025, Harvard tercatat menampung sekitar 6.800 mahasiswa internasional sekitar 27 persen dari total populasi mahasiswanya. Warga negara China sendiri menyumbang sekitar 20 persen dari angka tersebut, menjadikan mereka kelompok mahasiswa asing terbesar di kampus itu.
Di lapangan, kebijakan ini memicu kepanikan di kalangan mahasiswa asing, khususnya mahasiswa asal China. Salah satunya adalah Zhang Kaiqi, mahasiswa program magister kesehatan masyarakat, yang sempat membatalkan penerbangan pulangnya ke China setelah mendengar kabar tersebut, padahal ia telah bersiap untuk menjalani magang di sebuah LSM. “Saya kecewa dan tidak percaya. Awalnya saya pikir ini hanya berita palsu,” katanya.
Teresa, mahasiswa pascasarjana di Harvard Kennedy School, menyebut bahwa dosen-dosennya telah mengirim email yang menyatakan pihak kampus sedang menyusun tanggapan resmi dalam waktu 72 jam. Dalam postingannya di platform Xiaohongshu, ia menyebut dirinya sebagai “pengungsi Harvard”.
Sementara itu, para mahasiswa asing kini berkonsultasi dalam grup WhatsApp bersama pengacara-pengacara imigrasi untuk mencari jalan keluar. Dalam salah satu transkrip obrolan yang dibagikan, seorang pengacara menyarankan mahasiswa asing untuk tidak bepergian, bahkan dengan penerbangan domestik, sembari menunggu arahan resmi dari pihak kampus.
Langkah Trump ini juga menjadi bagian dari serangkaian kebijakan keras terhadap Harvard, setelah sebelumnya pemerintah memangkas dana federal dan hibah senilai lebih dari 2,6 miliar dolar AS. Bulan lalu, Trump sempat mengancam akan mencabut penerimaan mahasiswa internasional jika Harvard tidak tunduk pada sejumlah tuntutan yang dinilai mengekang independensi akademik.
Jumlah mahasiswa China di AS memang menurun tajam dalam beberapa tahun terakhir dari puncaknya sekitar 370.000 pada 2019 menjadi sekitar 277.000 di tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya tensi geopolitik dan pengawasan ketat pemerintah AS terhadap pelajar asal Tiongkok.
