Manyala.co – Polemik soal pagar laut di utara perairan Banten kembali memanas. Aktivis nelayan asal Banten, Kholid Maqdir, menegaskan bahwa pagar bambu yang jadi sorotan publik itu masih berdiri kokoh dan bukan sekadar isu belaka.
Pantauan langsung ke sejumlah titik di Desa Lontar, Kabupaten Tangerang, memperlihatkan pagar laut tersebut masih menjulang di tengah ombak meski sebagian mengalami kerusakan. “Ini bukan katanya-katanya, ternyata memang benar ini belum dicabut,” ujar Kholid dilangsir IDN Times, Kamis (10/4/2025).
Di tengah hantaman ombak laut utara Pulau Jawa, pagar bambu di perairan Kronjo masih tampak tegak berdiri. Meski begitu, beberapa titik terlihat mengalami patahan yang menurut Kholid justru menambah kerusakan lingkungan laut. “Kalau bicara soal laut, ya ini udah gak bersih lagi,” tambahnya.
Isu pagar laut ini sempat mereda, namun kini kembali viral usai dilakukan penelusuran oleh Kholid bersama awak media dan sejumlah kreator konten.
Mereka menemukan bahwa pagar bambu itu masih terbentang sepanjang beberapa kilometer, mulai dari Desa Lontar di Kecamatan Kemiri hingga Desa Muncung di Kecamatan Kronjo, bahkan mengarah ke wilayah perairan Kabupaten Serang.
Bagi Kholid, keberadaan pagar laut ini bukan hanya mencerminkan kegigihan masyarakat pesisir menjaga wilayah mereka, tetapi juga menandakan kelalaian pemerintah pusat dalam menuntaskan persoalan yang sudah lama berlarut.
Ia pun melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Bambu di laut saja gak selesai-selesai, bagaimana negara kita mengurusi kedaulatan negaranya sendiri?” sindirnya.
Ia juga menyinggung bahwa pemerintah cenderung bergerak cepat hanya ketika ada peluang untuk korupsi. “Mereka bukan mau urus negara, cuma mau nyolong duit negara bareng korporasi,” ucapnya dengan nada kesal.
Kholid memperingatkan bahwa jika situasi ini terus dibiarkan, bisa jadi rakyat akan memandang negara sebagai penjahat. “Apa perlu rakyat marah? Kaya uler makan daun, kan bahaya,” tambahnya dengan analogi tajam.
Di sisi lain, penegakan hukum mulai bergerak. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
Mereka diduga memalsukan 93 Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan cara memindahkan lokasi sertifikat dari darat ke laut guna memperluas area secara ilegal.
Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkap bahwa bahkan ada sertifikat palsu yang digunakan sebagai jaminan pinjaman ke bank.
Di antara tersangka terdapat aparat desa, termasuk Kepala Desa Abdul Rosid Sargan, Kasi Pemerintahan berinisial JR, serta mantan kepala desa berinisial MS.
Kisruh soal pagar laut ini semakin membuktikan bahwa permasalahan tata kelola wilayah pesisir bukan persoalan sepele dan kini kembali menjadi sorotan publik seiring viralnya temuan-temuan terbaru di lapangan.
