Manyala.co – Pertemuan penting berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025), ketika tiga Wakil Ketua DPR RI menerima perwakilan mahasiswa. Forum itu digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, dan dihadiri langsung Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Gerindra, Cucun Ahmad Syamsurijal dari PKB, serta Saan Mustopa dari Nasdem. Kehadiran mereka menyusul gelombang aksi unjuk rasa yang sejak 25 Agustus 2025 digelar oleh berbagai elemen masyarakat.
Dalam pertemuan itu, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan bersama sejumlah organisasi lain tampak hadir dengan mengenakan jas almamater masing-masing. Satu mikrofon diletakkan di tengah ruangan agar aspirasi dapat disampaikan secara bergantian. Mahasiswa menuntut adanya perubahan konkret dari lembaga legislatif, khususnya terkait cara kerja para wakil rakyat.
Sufmi Dasco Ahmad, mewakili pimpinan DPR, menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Ia mengakui adanya kekurangan dan kekeliruan kinerja anggota maupun pimpinan DPR dalam menjalankan fungsi sebagai representasi rakyat. Menurutnya, pernyataan maaf itu tak akan berarti bila tidak disertai dengan evaluasi menyeluruh serta langkah perbaikan nyata. Ia berkomitmen bahwa perbaikan tersebut akan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya setelah berkoordinasi dengan pimpinan dewan lainnya.
Hasil koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah keputusan. Pertama, DPR melakukan evaluasi total terhadap berbagai fasilitas dan tunjangan. Tunjangan perumahan untuk anggota dewan bahkan resmi dihentikan sejak 31 Agustus 2025. Kedua, moratorium diberlakukan terhadap kunjungan kerja ke luar negeri. Sementara itu, kunjungan kerja dalam negeri akan dibuat lebih efisien agar sesuai dengan prinsip transparansi yang diharapkan publik. Formasi baru di DPR nantinya juga akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, untuk memperkuat tata kelola kelembagaan.
Selain itu, Dasco menginformasikan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan pemerintah. Ia menyebut mahasiswa akan difasilitasi untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah pada esok hari. Pertemuan tersebut diproyeksikan untuk membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pembentukan tim investigasi dugaan makar, pembahasan RUU Perampasan Aset, hingga upaya pengurangan beban pajak. Menurut Dasco, banyak agenda yang membutuhkan kerja sama erat antara DPR dan pemerintah, sehingga partisipasi mahasiswa dianggap penting dalam proses ini.
Menariknya, pertemuan dengan mahasiswa bukan hanya dilakukan oleh para pimpinan DPR. Pada hari yang sama, tiga anggota dewan, yakni Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra, Daniel Johan dari PKB, serta Kawendra Lukistian juga dari Gerindra, turut menerima massa aksi yang berasal dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Pertemuan itu berlangsung di Ruang Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.
Sebelumnya, unjuk rasa yang digelar mahasiswa dan masyarakat di berbagai titik sejak 25 Agustus sempat memanas. Mahasiswa mendesak agar DPR lebih transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat. Bahkan, dalam forum sebelumnya, para mahasiswa sempat meminta pimpinan DPR menghubungi Kapolri untuk memastikan pembebasan sejumlah demonstran yang ditangkap.
Secara keseluruhan, pertemuan 3 September ini menjadi momentum penting. Di satu sisi, mahasiswa menyampaikan kritik tajam sekaligus tuntutan perubahan, sedangkan di sisi lain, DPR mencoba merespons dengan sikap terbuka, mulai dari penghentian fasilitas mewah hingga penegasan komitmen memperbaiki kinerja institusi. Dasco menekankan bahwa langkah-langkah yang diambil DPR bukan sekadar respons sementara, melainkan awal dari proses panjang untuk mengembalikan kepercayaan rakyat.
