Makassar, Manyala.co – Upaya Kota Makassar dalam melakukan percepatan transformasi digital kembali menjadi sorotan di forum nasional. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, hadir sebagai pembicara dalam Seminar Nasional Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GMD-DTGI) yang digelar di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Kamis (18/9/2025).
Forum bergengsi tersebut mengangkat tema “Mengoptimalkan Big Data dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah untuk Mendukung Akselerasi Transformasi Digital”. Pada kesempatan itu, Roem memaparkan perjalanan Kota Makassar dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital yang semakin cepat.
Ia mengawali pemaparannya dengan menghubungkan agenda transformasi digital Pemkot dengan visi dan misi pemerintahan saat ini. “Transformasi digital sudah tercermin di visi misi pemkot, Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang Bersih dan Terpercaya,” ungkap Roem.
Menurutnya, arah pembangunan Kota Makassar berlandaskan Visi Misi Pemerintahan Mulia, yakni Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan. Dari situ pula lahir berbagai program yang sejalan dengan konsep smart city.
Roem menjelaskan, Makassar sudah memulai implementasi smart city sejak tahun 2015. Seiring berjalannya waktu, capaian kota ini mendapat pengakuan dari berbagai lembaga. Berdasarkan penilaian Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, nilai smart city Makassar pada 2024 mencapai angka 3,64. Sementara menurut Institut Management and Development (IMD), posisi Makassar berada di peringkat 114 dari 142 kota di dunia dalam Smart City Index 2024.
“Jakarta, Medan, dan Makassar mewakili Indonesia masuk daftar smart city Index global 2024,” jelasnya di hadapan peserta seminar.
Dari seluruh aspek yang menopang konsep kota cerdas, infrastruktur digital menurut Roem menjadi komponen paling penting. Tanpa itu, mustahil layanan publik bisa berjalan efisien. Karena itulah Pemkot Makassar menghadirkan terobosan berupa aplikasi super atau super app yang diberi nama Lontara+.
Program unggulan ini dianggap sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. “Telah kami tetapkan peta jalannya sampai 2029 untuk pengembangan fitur dalam pelayanan publik terintegrasi. Lontara Plus adalah ekosistem digital yang mengintegrasikan seluruh layanan perangkat daerah ke dalam satu app,” terangnya.
Roem menambahkan, penggunaan nama Lontara+ diambil dari akronim Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar. Nama ini dinilai lebih dekat dengan identitas masyarakat setempat sekaligus mudah dikenali.
Melalui Lontara+, pemerintah kota berambisi memangkas kerumitan birokrasi digital yang sebelumnya tersebar di ratusan aplikasi. “Kenapa diintegrasikan semua? Karena ada 358 aplikasi di pemkot saat ini. Semakin banyak pintu semakin banyak kerentanan,” katanya.
Kehadiran Lontara+ diharapkan menjadi solusi satu pintu, sehingga masyarakat tidak lagi kebingungan ketika ingin mengakses layanan publik. Dengan satu aplikasi, seluruh layanan perangkat daerah bisa diakses lebih praktis, aman, dan transparan.
Transformasi digital ini, menurut Roem, tidak hanya sebatas menghadirkan aplikasi baru. Lebih dari itu, langkah ini adalah upaya serius Pemkot Makassar untuk memberikan pelayanan publik yang efisien, modern, sekaligus berkelanjutan hingga beberapa tahun ke depan.
