Manyala.co – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai proyek family office yang diusulkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menyatakan proyek tersebut bukan prioritas dan harus dibiayai mandiri oleh pihak penggagas.
Purbaya menyampaikan hal itu saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10). Ia menegaskan, fokus utama Kementerian Keuangan adalah menjaga efisiensi penggunaan anggaran dan memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana nasional.
“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan bahwa penyaluran anggaran negara harus tepat sasaran dan tidak boleh dialihkan ke proyek yang tidak termasuk dalam prioritas pemerintah. Menurutnya, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi dasar utama dalam kebijakan fiskal saat ini.
“Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pasti pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu saja,” katanya.
Saat ditanya apakah dirinya pernah memberikan masukan kepada DEN terkait proyek tersebut, Purbaya menampik. Namun, ia tetap berharap agar inisiatif itu berjalan baik apabila dikerjakan tanpa menggunakan dana negara.
“Nggak, kalau mau saya doain lah,” ujarnya sambil tersenyum.
Lebih lanjut, Purbaya mengaku belum memahami secara mendalam konsep family office yang dimaksud. Meski Luhut kerap menyebut rencana itu dalam berbagai kesempatan, Purbaya menyebut dirinya belum pernah menerima paparan resmi.
“Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya nggak pernah lihat. Jadi, saya nggak bisa jawab,” katanya.
Konsep family office sendiri merujuk pada lembaga pengelola kekayaan pribadi atau keluarga konglomerat yang lazim ditemukan di pusat keuangan dunia seperti Singapura dan Hong Kong. Struktur semacam itu biasanya melayani kebutuhan investasi, pajak, dan warisan bagi individu dengan kekayaan sangat tinggi atau ultra high net worth individuals (UHNWI).
Dalam beberapa bulan terakhir, wacana pendirian family office di Indonesia, khususnya di Bali, mengemuka sebagai bagian dari rencana DEN untuk menarik arus investasi asing dari kalangan superkaya global. Ide ini diklaim dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat finansial alternatif di kawasan Asia Tenggara.
Namun, penolakan Purbaya menegaskan bahwa proyek tersebut belum menjadi bagian dari kebijakan fiskal resmi pemerintah. Hingga Senin malam, belum ada keterangan lanjutan dari pihak DEN atau Luhut Binsar Pandjaitan mengenai respons terhadap pernyataan Menteri Keuangan.
Jika proyek itu dilanjutkan tanpa dukungan APBN, maka pelaksanaannya diperkirakan akan bergantung pada investasi swasta atau skema kemitraan dengan sektor finansial global.
