Manyala.co – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana pemerintah untuk melakukan penangkapan besar-besaran terhadap jaringan mafia ekonomi yang diduga terlibat dalam praktik penyelundupan sejumlah komoditas strategis, termasuk tekstil dan baja.
Purbaya menyampaikan hal tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10), seraya menegaskan bahwa kementeriannya telah mengantongi nama-nama pelaku yang akan segera diproses hukum.
“Tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses. Intinya yang selama ini under invoicing, nyelundupin. Yang paling banyak tekstil, baja segala macam. Sudah ada nama-namanya,” ujarnya.
Menurut Purbaya, langkah penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menutup kebocoran penerimaan negara akibat praktik ilegal yang sudah berlangsung lama di sektor perdagangan dan kepabeanan. Meski belum merinci nilai kerugian, ia memastikan proses perhitungan potensi kerugian negara tengah dilakukan secara menyeluruh.
“Belum tahu, masih kita hitung,” katanya ketika ditanya soal estimasi kerugian dan potensi penerimaan negara yang dapat dipulihkan dari tindakan mafia tersebut.
Pembersihan Internal Kemenkeu
Selain menindak pihak eksternal, Kementerian Keuangan juga sedang melakukan pembersihan terhadap oknum pegawai di lingkungan internalnya, terutama di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Purbaya menegaskan, reformasi kelembagaan menjadi langkah penting untuk memastikan integritas aparat fiskal dan kepabeanan.
Untuk mendukung langkah tersebut, Kementerian Keuangan meluncurkan kanal pengaduan publik bertajuk “Lapor Pak Purbaya”, yang memungkinkan masyarakat melaporkan praktik penyimpangan pajak dan bea cukai secara langsung melalui nomor WhatsApp resmi 0822 4040 6600.
Layanan ini diharapkan menjadi sarana bagi publik untuk mengawasi perilaku aparat sekaligus mempercepat proses reformasi birokrasi di dua direktorat strategis tersebut. “Arah ke depan, kita tumbuh lebih cepat, berantas kebocoran-kebocoran. Saya akan kerjakan di Bea Cukai dan Pajak,” kata Purbaya menegaskan.
Fokus Pemerintah pada Penerimaan Negara
Langkah ini sejalan dengan kebijakan fiskal pemerintah yang berfokus pada peningkatan pendapatan negara dan efisiensi belanja publik. Selama beberapa tahun terakhir, praktik under invoicing dan penyelundupan barang menjadi salah satu penyebab utama kebocoran penerimaan negara, terutama di sektor impor strategis seperti tekstil, besi, baja, dan elektronik.
Menurut data Kementerian Keuangan sebelumnya, potensi kehilangan pendapatan dari aktivitas penyelundupan dan undervaluation impor bisa mencapai triliunan rupiah per tahun. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan aparat penegak hukum dan otoritas pelabuhan, guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan ekonomi tersebut.
Konteks Nasional dan Reformasi
Pernyataan Purbaya muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap isu integritas fiskal dan penegakan hukum ekonomi di Indonesia. Kasus penyelundupan yang melibatkan jaringan bisnis besar dinilai berpotensi mengganggu iklim investasi serta menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak dan kepabeanan.
Pemerintah berupaya menyeimbangkan strategi antara reformasi kelembagaan dan penindakan hukum. Dalam jangka menengah, Kementerian Keuangan menargetkan peningkatan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penguatan basis data perpajakan untuk mempersempit ruang praktik manipulasi nilai transaksi ekspor-impor.
Dengan rencana penangkapan besar-besaran ini, Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem keuangan negara yang lebih transparan dan bebas korupsi. Namun hingga Senin malam, belum ada keterangan resmi mengenai waktu pelaksanaan atau identitas pihak-pihak yang akan ditindak.
