Manyala.co – Gelombang protes besar di Nepal yang digerakkan generasi muda masih terus bergulir. Selama tiga hari terakhir, kerusuhan tersebut sudah merenggut nyawa 30 orang dan melukai lebih dari 1.000 orang lainnya. Kondisi itu membuat para demonstran dari kelompok Gen Z semakin tegas menyuarakan tuntutan mereka, yang diarahkan pada perubahan politik mendasar.
Pada Rabu malam, 10 September 2025, perwakilan demonstran mengadakan pertemuan maraton selama enam jam bersama Presiden Ram Chandra Paudel dan sejumlah petinggi militer. Dari forum itu lahir sederet poin yang mereka anggap penting sebagai syarat transisi politik.
Berikut rangkaian tuntutan utama yang disampaikan:
1. Proses Hukum terhadap Pejabat Tinggi
Tuntutan pertama berkaitan dengan akuntabilitas hukum. Para demonstran meminta penangkapan serta pengadilan segera terhadap Perdana Menteri KP Sharma Oli yang sudah menyatakan mundur, Menteri Dalam Negeri, dan semua pihak yang dituding terlibat dalam pembunuhan massal saat aksi protes berlangsung. Mereka menilai langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan rakyat.
2. Amandemen Konstitusi
Kelompok muda juga menekankan perlunya perubahan konstitusi. Mereka menginginkan pembatasan masa jabatan perdana menteri hanya dua periode. Menurut mereka, ketentuan tersebut akan mencegah dominasi elite politik yang terlalu lama berkuasa dan membuka jalan bagi regenerasi kepemimpinan nasional.
3. Pembersihan Nepotisme dan Politik Patronase
Sub bab ketiga dari daftar tuntutan adalah penghentian praktik nepotisme. Para demonstran menolak jabatan publik diberikan semata-mata karena alasan kedekatan politik. Reformasi besar-besaran diminta segera diterapkan pada lembaga penting, termasuk Komisi Antikorupsi (CIAA) dan peradilan, agar lembaga-lembaga itu dapat bekerja lebih independen.
4. Pembentukan Pemerintahan Sementara Independen
Tuntutan terakhir menyangkut kepemimpinan transisi. Para demonstran mengusulkan mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, untuk ditunjuk sebagai perdana menteri sementara. Sosok Karki dikenal luas sebagai pribadi independen dan memiliki sikap keras terhadap praktik korupsi, sehingga dianggap tepat memimpin pemerintahan transisi.
Peran Militer dan Ketidakpastian Politik
Di luar empat poin utama itu, keterlibatan militer dalam urusan politik semakin terlihat. Juru bicara militer Nepal, Raja Ram Basnet, menegaskan bahwa pihaknya akan melanjutkan perundingan dengan kelompok Gen Z pada Kamis, 11 September 2025, guna menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan sementara.
“Militer juga memperketat patroli di Kathmandu setelah kerusuhan terburuk dalam beberapa tahun terakhir,” ungkap Basnet. Ia menambahkan, pembatasan mobilitas tetap diberlakukan demi mengendalikan situasi keamanan di ibu kota.
Kini publik Nepal menanti arah baru yang akan diambil. Pertanyaannya, apakah tuntutan para demonstran muda mampu membuka jalan bagi reformasi politik, atau justru menciptakan ketidakpastian baru dalam perjalanan demokrasi Nepal.
