Manyala.co – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan di balik sejumlah perubahan struktur kementerian dan perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun pertama pemerintahannya.
Sejak dilantik pada Oktober 2024, Prabowo tercatat telah melakukan tiga kali reshuffle kabinet dan sejumlah perubahan nomenklatur kementerian. Langkah itu menimbulkan perhatian publik karena dinilai kerap dilakukan dalam waktu relatif singkat.
Menurut Prasetyo, kebijakan tersebut bukan bentuk ketidaksiapan pemerintah, tetapi hasil evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kelembagaan dan pelaksanaan program. Ia menegaskan bahwa tidak mungkin seluruh perencanaan pemerintahan disusun dengan sempurna sejak awal.
“Dalam perjalanannya, kita menemukan sektor-sektor yang perlu diperkuat dan ada yang terlalu besar sehingga perlu dirampingkan,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Ia mencontohkan, pemerintah menemukan banyak pondok pesantren di Indonesia tidak memiliki izin bangunan yang sesuai standar keamanan. Kondisi ini mendorong penambahan direktorat baru untuk mengurus perizinan dan keamanan bangunan lembaga pendidikan berbasis keagamaan.
“Contohnya, kita menemukan sebagian besar pondok pesantren tidak memiliki izin bangunan. Kita lalai selama ini. Ya masa kemudian tidak boleh kita menambah satu direktorat khusus menangani masalah tersebut?” ujarnya.
Prasetyo menegaskan bahwa langkah restrukturisasi kementerian bertujuan agar pelaksanaan program nasional lebih fokus dan tepat sasaran. Pemerintah, kata dia, terus melakukan penyempurnaan struktur birokrasi untuk menyesuaikan dengan tantangan lapangan.
Ia mengajak masyarakat untuk menilai kebijakan tersebut secara substansial, bukan politis. “Ibarat pemain bola, sudah latihan setiap hari belum tentu menang. Begitu main, kita melihat hal-hal yang perlu diperbaiki,” kata Prasetyo.
Salah satu perubahan besar yang dilakukan Presiden Prabowo adalah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, yang sebelumnya berada di bawah koordinasi Kementerian Agama. Kementerian baru ini dibentuk untuk mengelola tata kelola keberangkatan jemaah haji dan umrah secara lebih profesional dan efisien.
Selain itu, pemerintah juga mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Lembaga baru ini bertugas memperkuat tata kelola perusahaan milik negara, dengan fokus pada regulasi dan pengawasan agar tidak tumpang tindih dengan fungsi bisnis.
Langkah restrukturisasi tersebut menjadi bagian dari evaluasi tahunan kinerja kementerian. Pemerintah menilai bahwa dengan mempersempit birokrasi dan menambah direktorat khusus di bidang strategis, pelaksanaan program prioritas dapat berjalan lebih cepat dan terukur.
Hingga akhir tahun 2025, pemerintah dikabarkan masih akan meninjau efektivitas lembaga-lembaga baru tersebut, termasuk dampaknya terhadap efisiensi anggaran dan kinerja lintas sektor.
Dalam satu tahun pemerintahan, Prabowo diketahui juga mendorong efisiensi struktur kelembagaan dengan memadukan sejumlah fungsi antar kementerian yang dianggap tumpang tindih. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan reformasi birokrasi untuk meningkatkan daya saing nasional.
Meski beberapa kalangan menilai reshuffle kabinet dilakukan terlalu cepat, pihak Istana menegaskan keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan teknokratis dan kebutuhan reformasi pemerintahan, bukan kepentingan politik jangka pendek.
Hingga Jumat malam, belum ada informasi resmi mengenai apakah Presiden Prabowo akan kembali melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat.
