Manyala.co – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi pengharmonisasian lima Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tengah di Pangkalpinang, Kamis (19/2/2026), untuk memastikan kesesuaian regulasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Perancang dan dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung. Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan jajaran perancang peraturan perundang-undangan dari Kemenkum setempat.
Lima rancangan yang dibahas meliputi penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan; tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman; pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten; pedoman pemberian beasiswa bagi anak usia dini dari keluarga kurang mampu; serta tata cara pemberian bantuan sektor pertanian periode 2026–2029.
Dalam sambutannya, Johan Manurung menyatakan bahwa harmonisasi merupakan langkah strategis untuk memastikan regulasi daerah tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. “Kegiatan ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa peraturan yang diterapkan dapat mendukung pembangunan daerah, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bangka Tengah, M. Anas Ma’ruf, menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan. Ia berharap regulasi yang dibahas dapat diimplementasikan secara efektif dan memberi dampak positif bagi masyarakat setempat.
Proses harmonisasi dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pembahasan dilakukan pasal demi pasal untuk memastikan kesesuaian aspek substantif maupun teknis dengan hierarki peraturan yang berlaku.
Dalam pembahasan substansi, tim juga merujuk pada sejumlah regulasi sektoral, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta berbagai peraturan menteri terkait sektor perumahan dan pertanian. Rujukan tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi norma serta keberlanjutan kebijakan di tingkat daerah.
Ranperkada tentang penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan, misalnya, diselaraskan dengan kebijakan nasional di bidang layanan kesehatan. Sementara itu, rancangan terkait cadangan pangan dan bantuan sektor pertanian periode 2026–2029 dibahas dengan mempertimbangkan ketahanan pangan daerah dan dukungan terhadap petani.
Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tengah mendorong penguatan layanan dasar dan pembangunan sektor produktif. Harmonisasi regulasi menjadi tahapan wajib sebelum peraturan kepala daerah ditetapkan dan diundangkan.
Hingga rapat berakhir, belum disampaikan jadwal penetapan resmi atas lima Ranperkada tersebut. Namun, pihak Kemenkum Babel menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam proses pembentukan regulasi agar sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan yang baik.
“Kami berharap hasil harmonisasi ini dapat menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bangka Tengah,” kata Johan.
