Manyala.co – Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan komitmennya dalam mendorong aparatur sipil negara (ASN) perempuan untuk tidak hanya tumbuh, tetapi juga tampil sebagai pemimpin dalam birokrasi. Komitmen ini disampaikan saat menghadiri ccc yang digelar di Jakarta pada Selasa (6/5/2025).
Menurut Rini, penguatan peran perempuan di sektor publik menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Salah satu langkah nyata yang diambil Kementerian PANRB adalah dengan menyediakan kebijakan kerja yang fleksibel dan sistem rekrutmen bebas diskriminasi gender.
“Pemberdayaan perempuan dan layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan gender sangat penting. Kami ingin perempuan punya akses lebih luas terhadap layanan dasar dan keuangan, serta bisa mengambil peran strategis dalam pembangunan,” ungkap Rini dalam forum tersebut.
Rini menjelaskan bahwa fleksibilitas kerja memungkinkan ASN perempuan menjalani peran ganda—baik di ranah domestik maupun profesional—tanpa mengorbankan performa kerja. Kebijakan ini selaras dengan nilai-nilai Ber-AKHLAK yang menjadi landasan budaya kerja ASN di seluruh instansi pemerintahan.
Lebih lanjut, proses seleksi ASN saat ini dirancang agar inklusif, tanpa memperhatikan latar belakang gender. Ini membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang dalam karier birokrasi, baik di pusat maupun daerah.
Kementerian PANRB juga mendorong setiap daerah untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan publik yang inklusif. Melalui gerakan One Agency, One Innovation, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 91 Tahun 2021, berbagai inisiatif pemberdayaan perempuan telah muncul, seperti program Balee Inong dan Berdaya Srikandi untuk Srikandi yang sukses dijalankan di sejumlah wilayah.
Tak hanya berfokus pada pemberdayaan internal ASN, Rini juga menyoroti pentingnya penyediaan layanan publik yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa membangun sistem pelayanan berbasis digital menjadi salah satu strategi untuk menjangkau pengguna secara lebih luas dan personal.
“Transformasi digital memungkinkan layanan publik menjadi lebih mudah diakses oleh semua kalangan, terutama perempuan. Hal ini akan memperkuat peran mereka dalam ekonomi,” jelasnya.
Lebih jauh, Rini berharap IFIS 2025 tak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga forum yang menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat akses perempuan terhadap layanan keuangan dan mendorong kesetaraan ekonomi di tingkat nasional.
Sebagai informasi, IFIS 2025 merupakan forum kolaboratif hasil inisiatif Tony Blair Institute, dengan dukungan Kemenko Perekonomian dan Gates Foundation. Forum ini mendukung implementasi Astacita serta pencapaian target inklusi keuangan nasional sebesar 93 persen pada tahun 2029, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.
