Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menanggapi rencana retreat kepala daerah yang akan diadakan pemerintah pusat di Akmil, Magelang. Menurutnya, kegiatan retreat kepala daerah seakan tidak mencerminkan efisiensi anggaran yang kini dilakukan pemerintah.
Hal itu disampaikan Komarudin di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025). Awalnya, Komarudin menyampaikan ada tidaknya retreat tidak akan mengubah loyalitas kepala daerah.
“Ya, bagaimana ya? Sebenarnya tidak, retret atau tidak retreat, pasti pemerintahan itu orang pasti loyal lah,” katanya.
Komarudin menyoroti peserta retret kepala daerah yang sudah berusia lanjut. Komarudin khawatir akan ada masalah kesehatan saat pelaksanaan retret di Akmil.
“Retreat begini, kepada yang calon-calon atau kepala daerah yang sudah tua-tua, jangan sampai jantungan di sana, kan itu yang menjadi masalah baru,” ucapnya.
Menurutnya, kegiatan retreat seperti bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah yang sedang melakukan efisiensi anggaran. Komarudin mencontohkan negara tetangga Vietnam yang konsisten dalam kebijakan efisiensi anggaran.
“Nah itu ya, bukan catatan khusus, itu kontradiksi antara si pemerintah yang di satu sisi melakukan efisiensi anggaran, di sisi lain, tadi saya lihat, saya baca di media, katanya di gubernur, yang tempat tidur sampai Rp 500 juta, macam-macam itu ya, mungkin perlu diluruskan,” ucapnya.
“Saya baru tadi baca di berita, Vietnam melakukan perampingan kabinet, segala macam, dipangkas sampai tinggal berapa persen, pokoknya mereka pegawai apa semua dilakukan, penghematan besar-besaran, tapi tindakannya sejalan, kebijakan sejalan dengan tindakan di lapangan, kalau kita kan kebalik,” katanya.
Meski begitu, dirinya mengaku tetap mendukung program pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. “Ya sudah, tapi kita harus dukung Pak Prabowo,” ucapnya.
Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi sebelumnya menjelaskan retreat kepala daerah yang menggunakan APBN sudah diefisiensi. Hasan menyebut jumlah hari kegiatan tersebut sudah dikurangi dari semula 14 hari menjadi 7 hari.
“Setelah kemudian dilakukan rekonstruksi anggaran dengan formula baru, akhirnya Kementerian Dalam Negeri mampu menanggung seluruh biaya retreat Magelang,” kata Hasan di kantor PCO, Jakarta, Jumat (14/2).
Hasan mengatakan kegiatan retreat itu sudah diefisiensi dengan menggabung kegiatan dari Kemendagri dan Lemhannas. Dari situ, kata dia, bisa dilakukan penghematan.
“Jadi diklat Kementerian Dalam Negeri dengan diklat Lemhannas sekarang disatukan nih. Jadi kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Lemhannas,” kata Hasan.
“Jadi biayanya pun bisa jadi lebih hemat, prosesnya lebih hemat, dan kemudian juga dari sisi waktu juga jauh lebih efisien,” imbuhnya.
Sumber : Detik.com
