Manyala.co – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ir. H. La Tinro La Tunrung, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (20/10/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau langsung kondisi, kinerja, serta berbagai persoalan yang dihadapi BPS di daerah.
Dalam pertemuan dan diskusi bersama pejabat BPS Sulsel, La Tinro memperoleh sejumlah informasi penting mengenai pelaksanaan tugas lembaga tersebut sepanjang tahun 2025. Berdasarkan laporan, BPS Sulsel telah melaksanakan ratusan kegiatan pengumpulan data dalam berbagai skala, baik besar maupun kecil.
Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui dua mekanisme, yakni secara insidental berdasarkan permintaan pemerintah, serta secara rutin dalam periode bulanan atau triwulanan. Dalam pelaksanaannya, BPS berperan sebagai pengawas (supervisi), sementara proses pengumpulan data dilakukan oleh Mitra Statistik. Data yang dihimpun para mitra selanjutnya dikirim ke BPS Pusat untuk diolah menjadi data resmi.
Namun, La Tinro mencatat sejumlah kendala yang masih dihadapi para Mitra Statistik. Salah satunya adalah minimnya pelatihan dan persiapan teknis sebelum turun ke lapangan. “Setiap survei, mitra hanya mendapat pembekalan sekitar dua hari, bahkan terkadang dibagi antara sesi luring dan daring,” ungkapnya.
Selain itu, kesejahteraan mitra juga menjadi perhatian serius. Ia menilai imbalan yang diterima masih belum ideal karena sistem kerja berbasis proyek (project-based). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023, Mitra Statistik hanya diperbolehkan menyelesaikan maksimal satu proyek setiap bulan. “Kondisi ini membuat pendapatan mitra terbatas, sementara mereka bekerja dengan risiko tinggi tanpa perlindungan asuransi,” jelas La Tinro.
Dari sisi anggaran, terungkap bahwa alokasi dana BPS Sulsel pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp185 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp103 miliar (55%) digunakan untuk belanja pegawai, sedangkan Rp60 miliar (33%) untuk belanja barang.
La Tinro juga menyoroti keterbatasan anggaran belanja modal, khususnya untuk perbaikan fasilitas kantor BPS di Kota Makassar dan Kabupaten Luwu Utara yang dinilai membutuhkan pembenahan.
Melalui hasil kunjungan ini, La Tinro menyampaikan beberapa rekomendasi. Ia menekankan pentingnya perhatian lebih terhadap Mitra Statistik, terutama yang bertugas di wilayah terpencil. “Untuk menghasilkan data yang akurat, para mitra harus memiliki kompetensi dan rasa aman dalam bekerja,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar manajemen BPS menjalankan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien. Menurutnya, meski dengan berbagai keterbatasan, BPS harus tetap mampu menghadirkan data yang akurat karena menjadi acuan penting dalam pengambilan keputusan pemerintah.
“Pertemuan ini memberikan banyak informasi faktual tentang kondisi pengumpulan data di lapangan. Kami juga memperoleh wawasan baru terkait berbagai kendala yang dihadapi BPS Sulawesi Selatan,” tutup La Tinro.
