Manyala.co – Pemerintah negara bagian Melaka, Malaysia, berencana membangun jembatan sepanjang lebih dari 47 kilometer yang akan menghubungkan wilayahnya dengan Provinsi Riau, Indonesia, sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas regional.
Rencana tersebut diumumkan oleh Ketua Menteri Melaka Ab Rauf Yusoh pada pekan lalu. Jembatan itu dirancang menghubungkan Pantai Pengkalan Balak di kawasan Masjid Tanah, Melaka, dengan wilayah di Indonesia yang berada di seberang Selat Malaka.
Ab Rauf Yusoh menyampaikan bahwa pemerintah negara bagian akan memulai studi kelayakan proyek pada Januari mendatang. Pemerintah Melaka mengalokasikan dana sebesar RM500.000 untuk menunjuk perusahaan konsultan yang akan mengkaji aspek teknis, ekonomi, serta logistik dari rencana pembangunan jembatan lintas negara tersebut.
Menurut Ab Rauf, proyek infrastruktur berskala besar ini diyakini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Melaka. Ia menyebut adanya rencana konversi lahan seluas sekitar 5.000 hektar di wilayah Masjid Tanah menjadi kawasan industri baru sebagai bagian dari pengembangan ekonomi yang terintegrasi dengan proyek jembatan tersebut.
Namun demikian, rencana pembangunan jembatan tersebut memicu kritik dari pihak oposisi di Melaka. Mengutip laporan Free Malaysia Today, Selasa (23/12/2025), pemimpin oposisi Melaka Dr. Yadzil Yaakub mempertanyakan tujuan serta kelayakan finansial dari proyek tersebut.
Yadzil menyatakan bahwa meskipun proyek itu secara teknis mungkin dapat dilaksanakan, kemampuan keuangan pemerintah negara bagian untuk menanggung biaya pembangunan menjadi persoalan utama. Ia menilai rencana tersebut tidak realistis mengingat kondisi fiskal Melaka saat ini.
Ia mengatakan pendapatan tahunan pemerintah negara bagian relatif terbatas dan sebagian besar terserap untuk pengeluaran operasional. Selain itu, Melaka masih memiliki kewajiban utang kepada sejumlah pihak, termasuk kepada pemerintah federal Malaysia.
“Jika kita tidak mampu melunasi utang yang ada, bagaimana pemerintah negara bagian dapat meyakinkan rakyat bahwa mereka dapat mengelola utang baru senilai miliaran ringgit dengan bijak?” ujar Yadzil.
Ia juga menyoroti ketergantungan Melaka terhadap bantuan pemerintah federal yang berkedudukan di Putrajaya. Menurutnya, ketergantungan tersebut menimbulkan keraguan terhadap kemampuan Melaka membiayai proyek jembatan yang melintasi Selat Malaka.
“Kenyataannya adalah pengeluaran pemerintah Melaka sangat bergantung pada bantuan Putrajaya. Jika kita membutuhkan bantuan federal hanya untuk memperbaiki jalan-jalan negara bagian, bagaimana kita dapat membiayai pembangunan jembatan yang melintasi Selat Malaka?” katanya.
Yadzil menambahkan bahwa dengan meningkatnya utang nasional Malaysia dan tekanan fiskal yang berlanjut, tidak masuk akal berharap pemerintah federal akan menanggung beban keuangan proyek infrastruktur besar yang diusulkan tersebut.
Ia juga memperingatkan bahwa skema pembiayaan melalui konsesi atau investasi swasta berpotensi menimbulkan tarif tol yang tinggi dan risiko kegagalan proyek. Menurutnya, wilayah di Indonesia yang akan dihubungkan oleh jembatan tersebut bukan merupakan pusat ekonomi utama, sehingga peluang keuntungan bagi Melaka dinilai terbatas.
“Dan jika konsesi gagal, pemerintah akan terpaksa menyelamatkan proyek tersebut menggunakan dana publik. Dalam semua skenario, rakyatlah yang menjadi korban,” ujar Yadzil.
Selain aspek keuangan, Yadzil juga menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak lingkungan proyek terhadap kawasan pesisir, seraya menyinggung rekam jejak pemerintah negara bagian dalam sejumlah proyek infrastruktur sebelumnya yang dinilai tidak berhasil.
Hingga Selasa, belum ada keterangan resmi dari pemerintah Melaka mengenai estimasi total biaya pembangunan jembatan maupun respons terhadap kritik oposisi tersebut.
