Manyala.co – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah pusat telah memperlakukan penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setara dengan penanganan bencana nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Tito menyampaikan bahwa sejak masa tanggap darurat, pemerintah pusat melakukan mobilisasi sumber daya secara besar-besaran. Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam merespons dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera sejak akhir November 2025.
Ia menjelaskan, pengerahan kekuatan nasional telah dilakukan sejak 25 November 2025, tidak lama setelah bencana terjadi. Ribuan personel TNI dan Polri dari berbagai daerah dikerahkan ke tiga provinsi terdampak untuk mendukung evakuasi, penanganan darurat, serta distribusi bantuan kepada masyarakat.
Selain personel, pemerintah juga mengirimkan berbagai bantuan logistik dan sarana pendukung. Bantuan tersebut meliputi kebutuhan pokok, peralatan darurat, helikopter, kapal, perahu karet, serta alat berat untuk membuka akses wilayah terdampak dan mendukung proses penyelamatan.
Tito menyebutkan bahwa pada 29 November 2025, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto langsung turun ke Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Sejumlah menteri lain juga ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau dan mengoordinasikan penanganan bencana di lapangan.
Ia mengatakan Presiden Prabowo memimpin langsung rapat internal di Jakarta untuk membagi tugas antar-kementerian. Presiden juga tercatat beberapa kali mengunjungi daerah terdampak, termasuk hampir empat kali ke Aceh, tiga kali ke Sumatera Utara, dan tiga kali ke Sumatera Barat, guna memantau langsung penanganan dan pemulihan pascabencana.
Dalam penanganan tersebut, hampir seluruh unsur pemerintah dilibatkan. Tito menyebutkan keterlibatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Dalam Negeri.
TNI mengerahkan hampir 40.000 personel, termasuk pasukan organik dan bantuan kendali operasi. Sebanyak 86 pesawat, baik sayap tetap maupun helikopter, turut dikerahkan. Peralatan tambahan seperti jembatan Bailey, tenda, genset, ekskavator, dan perlengkapan logistik lainnya juga dikirim ke wilayah terdampak.
Sementara itu, Polri mengerahkan sedikitnya 7.465 personel, enam unit helikopter, dapur lapangan, serta fasilitas pengolahan air bersih. Aparat TNI dan Polri juga membangun jembatan darurat, sumur bor, dan membantu layanan dapur umum serta kesehatan.
Tito mengungkapkan, hingga 14 Januari 2026, jumlah korban meninggal dunia akibat rangkaian bencana di tiga provinsi tersebut mencapai 1.990 orang, dengan 141 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah pengungsi yang semula lebih dari 2 juta jiwa telah berkurang menjadi sekitar 131.500 orang.
Selain korban jiwa, bencana tersebut menyebabkan kerusakan signifikan. Pemerintah mencatat sebanyak 175.050 rumah rusak dengan berbagai tingkat keparahan, serta dampak luas terhadap fasilitas umum, termasuk rumah ibadah, fasilitas kesehatan, perkantoran, dan sarana pendidikan. Hingga Kamis sore, belum ada keputusan resmi mengenai penetapan status bencana nasional.
