Manyala.co – Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana di tiga provinsi Sumatera mencapai Rp59,25 triliun, dengan Aceh sebagai wilayah terdampak terberat, mencakup rehabilitasi infrastruktur, layanan publik, dan pemulihan pemerintahan daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan estimasi tersebut dalam rapat Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Aceh pada Selasa (30/12/2025). Angka itu merupakan hasil rekapitulasi awal bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai dasar perencanaan pemulihan jangka menengah hingga tuntas.
“Kalau kita melihat dari sudah pernah direkap waktu rapat dengan BNPB sebagai masukan saja, bahwa kalau untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai, diperlukan anggaran lebih kurang Rp59,25 triliun,” ujar Tito dalam rapat tersebut.
Dari total kebutuhan anggaran itu, Aceh memerlukan porsi terbesar, yakni sekitar Rp33,75 triliun. Sumatera Utara diperkirakan membutuhkan Rp12 triliun, sementara Sumatera Barat sekitar Rp13,5 triliun untuk pemulihan pascabencana di wilayah masing-masing. Dana tersebut direncanakan untuk membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor.
Tito menjelaskan pemulihan mencakup berbagai komponen infrastruktur dan layanan dasar yang rusak akibat bencana. Fasilitas yang akan ditangani meliputi kantor desa, sekolah, fasilitas kesehatan, jembatan, serta sarana pendukung lainnya yang terdampak banjir bandang dan bencana hidrometeorologi.
“Dengan meliputi berbagai macam komponen termasuk masalah kantor desa, kemudian sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain, yaitu mungkin dikeroyok oleh seluruh kementerian dan lembaga,” kata Tito.
Ia menegaskan Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan dampak paling berat. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi bantuan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah belum berjalan optimal. Menurut Tito, keterbatasan akses dan kerusakan infrastruktur menjadi tantangan utama percepatan pemulihan di daerah itu.
“Yang paling berat adalah (Aceh) Tamiang, karena Tamiang pemerintahannya belum berjalan efektif,” ujarnya.
Secara keseluruhan, bencana di Sumatera berdampak pada 52 kabupaten dan kota. Rinciannya, 18 wilayah berada di Aceh, 18 wilayah di Sumatera Utara, dan 16 wilayah di Sumatera Barat. Pemerintah menilai percepatan penanganan darurat telah mendorong sebagian wilayah memasuki tahap pemulihan awal.
“Tapi berkat kecepatan dan juga kerja keras dari semua pihak, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat, dan semua pihak yang terlibat, sampai saat ini kita melihat bahwa yang sudah banyak terjadi pemulihan,” kata Tito.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan sebanyak 25 kabupaten dan kota terdampak telah memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana pada Senin (29/12/2025).
“Di Aceh terdapat tujuh kabupaten/kota yang sudah masuk ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Pratikno. Di Sumatera Utara, delapan kabupaten dan kota telah berada pada fase serupa, sementara di Sumatera Barat tercatat 10 wilayah.
Pratikno menambahkan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pengerahan seluruh sumber daya negara dalam percepatan penanganan pascabencana. Instruksi itu mencakup keterlibatan kementerian, lembaga, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.
“Sekali lagi kami tegaskan bahwa Bapak Presiden memerintahkan seluruh jajaran kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah terus mengerahkan segala daya upaya untuk percepatan penanganan pascabencana,” kata Pratikno.
Hingga akhir Desember 2025, pemerintah belum merinci skema pendanaan final serta tahapan pencairan anggaran pemulihan tersebut.
