Manyala.co – Aksi kritik terhadap DPR yang memuncak setelah sesi penutupan Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD, kini bergulir ke arah yang lebih rumit. Sejumlah nomor ponsel milik tokoh masyarakat sipil justru beredar luas di aplikasi WhatsApp, seakan-akan itu adalah nomor anggota DPR yang tengah ramai dikecam publik.
Kasus bermula sejak Sabtu pagi, 30 Agustus 2025. Melalui pesan berantai, nomor pribadi beberapa aktivis seperti pendiri Lokataru Foundation Haris Azhar, Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, serta Ketua Partai Buruh merangkap Presiden KSPI Said Iqbal, dicatut sebagai milik legislator. Narasi dalam pesan itu menyebut mereka sebagai anggota DPR yang membuat rakyat marah karena ikut berjoget saat sidang.
Nama-nama politisi yang dilekatkan pada nomor tersebut juga bukan sembarangan. Nomor Haris Azhar disebut-sebut sebagai milik anggota DPR Fraksi NasDem Ahmad Sahroni. Nomor Muhamad Isnur diplesetkan menjadi milik politisi PAN Eko Patrio. Sedangkan nomor Usman Hamid diubah seolah-olah adalah milik artis sekaligus legislator PAN Uya Kuya. Adapun nomor Said Iqbal ditempelkan pada nama Adies Kadir dari Fraksi Golkar.
Para aktivis yang nomornya tersebar mengaku kewalahan menerima banjir pesan masuk, mulai dari caci maki, ancaman, hingga hinaan. Haris Azhar menuturkan, dirinya tidak tahu siapa yang pertama kali mengedarkan pesan itu. Sementara Isnur menyebut sudah sejak siang hari teleponnya terus dihujani pesan kasar dari orang-orang yang menyangka dirinya Eko Patrio.
YLBHI pun mengeluarkan imbauan resmi agar masyarakat tidak terkecoh. Lembaga itu menegaskan bahwa nomor yang tersebar bukanlah milik anggota DPR sebagaimana tertulis di pesan berantai.
Situasi ini muncul di tengah gelombang kemarahan publik terhadap DPR. Aksi joget massal anggota dewan pada 15 Agustus lalu, diiringi lagu Sajojo dan Fa Mi Re, dianggap tak pantas. Banyak warganet menilai para legislator tidak peka terhadap kondisi rakyat yang sedang kesulitan ekonomi. Kritik makin deras lantaran DPR periode 2024-2029 disebut menikmati gaji dan tunjangan yang bisa mencapai Rp 100 juta per bulan, termasuk fasilitas perumahan Rp 50 juta.
Sejumlah legislator ikut menjadi sasaran perhatian. Ahmad Sahroni, misalnya, sebelumnya sempat mengomentari wacana pembubaran DPR dengan pernyataan yang menyinggung publik. Ia menyebut orang yang mengusulkan pembubaran lembaga legislatif sebagai “tolol”. Uya Kuya juga membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya adalah artis sekaligus politisi, sehingga wajar jika menampilkan aktivitasnya secara terbuka di media sosial.
Di sisi lain, Eko Patrio pun tak lepas dari sorotan. Ia dikabarkan sedang berada di Cina bersama istrinya di tengah meningkatnya aksi protes di dalam negeri, meski kabar itu belum terkonfirmasi. Bahkan di media sosial, sejumlah akun menyebarkan alamat rumah yang diduga milik Eko dan mengajak massa untuk menjarahnya.
Kemarahan warga tak hanya berhenti di dunia maya. Sabtu malam, 30 Agustus 2025, kediaman Ahmad Sahroni di Jakarta didatangi sekelompok warga. Barang-barang dari rumah politisi NasDem itu dilaporkan sempat digondol oleh massa.
Kasus penyebaran nomor palsu ini semakin memperkeruh suasana. Bagi para aktivis HAM, insiden ini jelas menjadi bentuk serangan baru yang berpotensi membahayakan mereka. Sedangkan bagi DPR, rentetan peristiwa ini memperlihatkan betapa lemahnya legitimasi mereka di mata publik, terlebih ketika sorotan atas gaya hidup mewah dan perilaku dianggap tidak sensitif masih terus bergulir.
