Manyala.co – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengkaji berbagai langkah efisiensi anggaran sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya pasca serangan militer yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan work from home (WFH) bagi ASN, pengurangan hari kerja, serta pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Presiden menekankan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan akan dibahas lebih lanjut oleh para menteri koordinator. Ia menyebut langkah penghematan perlu dipertimbangkan secara matang dalam beberapa hari ke depan.
“Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya,” ujar Prabowo.
Presiden juga mencontohkan kebijakan penghematan yang dilakukan Pakistan dalam menghadapi situasi krisis global. Negara tersebut menerapkan langkah-langkah yang disebut sebagai “critical measures”, termasuk pengurangan hari kerja dan pembatasan aktivitas pemerintahan guna menekan pengeluaran negara.
Menurut Prabowo, Indonesia memiliki pengalaman dalam menghadapi krisis, termasuk saat pandemi COVID-19, sehingga diyakini mampu merespons tekanan global dengan kebijakan yang tepat. Ia menegaskan pentingnya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak melebar akibat kenaikan harga minyak dunia.
“Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa kita defisit kita tidak tambah,” katanya.
Pemerintah menilai bahwa lonjakan harga energi global berpotensi meningkatkan beban subsidi, terutama pada sektor BBM, yang dapat berdampak langsung terhadap stabilitas fiskal dan nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, langkah efisiensi dianggap sebagai instrumen awal untuk meredam tekanan tersebut.
Di sisi lain, DPR RI menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran, namun mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengganggu pelayanan publik. Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa penerapan WFH atau work from anywhere harus disertai indikator kinerja yang jelas.
“Yang terpenting bagi kami adalah program WFA atau work from anywhere itu sama sekali tidak mengganggu pelayanan publik,” kata Rifqi.
Ia menambahkan bahwa perubahan sistem kerja tidak boleh mengurangi kehadiran negara dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Menurutnya, efisiensi anggaran harus tetap sejalan dengan kualitas pelayanan publik yang optimal.
Selain itu, DPR juga menekankan bahwa kebijakan penghematan tidak boleh mengurangi alokasi anggaran yang berpihak kepada masyarakat, termasuk subsidi energi. Pemerintah diminta memastikan bahwa kelompok rentan tetap mendapatkan perlindungan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Hingga kini, pemerintah belum menetapkan kebijakan final terkait penerapan WFH atau pengurangan hari kerja. Keputusan lebih lanjut akan bergantung pada hasil kajian lintas kementerian serta perkembangan kondisi geopolitik dan ekonomi global dalam beberapa waktu ke depan.
