Manyala.co – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan yang sudah dirancang, sekaligus menjaga agar kebijakan fiskal tetap sesuai aturan. Hal ini terungkap dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, (9/09/2025).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang hadir dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa langkah percepatan dinilai penting karena implementasi sejumlah kebijakan sebelumnya dianggap belum berjalan maksimal. Menurutnya, percepatan akan membuat hasil pembangunan bisa lebih cepat dirasakan masyarakat. Ia menekankan bahwa rapat menghasilkan keputusan agar seluruh program segera dipercepat pelaksanaannya.
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah soal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Purbaya memastikan pemerintah tidak akan melanggar ketentuan undang-undang, yang menetapkan batas maksimal defisit pada level 3 persen. Ia menyebut keputusan itu bukan hanya pandangan pribadinya, tetapi kesepakatan seluruh jajaran pemerintah.
Selain menjaga disiplin fiskal, Purbaya juga menepis anggapan bahwa defisit APBN secara otomatis akan memicu inflasi. Menurutnya, hubungan antara defisit dan inflasi tidak bersifat langsung, melainkan bergantung pada kapasitas ekonomi untuk menampung belanja pemerintah. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan berada di kisaran 6,5 hingga 6,7 persen, kondisi saat ini masih dianggap dalam batas aman.
Lebih jauh, ia menggarisbawahi bahwa percepatan pelaksanaan program harus diarahkan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Pemulihan ekonomi hanya bisa dicapai bila tenaga kerja terserap lebih luas, sehingga masyarakat merasakan dampaknya secara nyata. Pemerintah, kata dia, sedang menyiapkan langkah konkret agar stimulus tambahan benar-benar berfungsi dalam mendorong penciptaan lapangan kerja.
Rapat terbatas juga menyinggung pentingnya menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter. Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya sudah melakukan diskusi dengan Bank Indonesia agar kebijakan pemerintah tidak mengganggu likuiditas perbankan. Menurutnya, koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter mutlak diperlukan agar sistem keuangan tetap stabil di tengah upaya mempercepat pertumbuhan.
Ia menambahkan, bila program percepatan bisa dijalankan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi akan bergerak lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Rapat di Istana Merdeka itu sendiri berlangsung dalam suasana serius dengan kehadiran sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Agenda utama diarahkan pada akselerasi langkah pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas fiskal di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian.
