Manyala.co — Pemerintah Indonesia mengalokasikan 5.750 kuota beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun anggaran 2026 guna memperluas akses pendidikan tinggi dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia nasional.
Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dalam forum dialog Presiden Republik Indonesia dengan kalangan akademisi di Istana Negara, Kamis. Menurut Brian, penyediaan beasiswa LPDP menjadi bagian dari strategi negara memastikan generasi muda memiliki kesempatan pendidikan yang setara dan kompetitif di tingkat global.
“Untuk tahun ini, pemerintah telah menyiapkan kuota sebanyak 5.750 beasiswa LPDP untuk tahun anggaran 2026,” kata Brian dalam pemaparannya. Ia menegaskan bahwa dukungan finansial negara tetap menjadi instrumen utama dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
Brian menjelaskan, setiap tahun Indonesia menghasilkan sekitar 1,7 juta lulusan dari berbagai bidang, termasuk sains, teknologi, dan ilmu sosial. Potensi tersebut, menurutnya, harus dikelola secara sistematis agar mampu menjadi modal utama pembangunan nasional dan daya saing ekonomi jangka panjang.
Program LPDP dinilai berperan penting dalam mencetak talenta unggul yang dibutuhkan di berbagai sektor strategis. Pemerintah, kata Brian, berupaya memastikan keberlanjutan program tersebut agar tetap selaras dengan kebutuhan pembangunan dan arah kebijakan nasional.
Rincian kuota beasiswa LPDP 2026 mencakup 1.000 kursi untuk jenjang sarjana (S1) melalui skema Beasiswa Garuda, 4.000 kursi untuk jenjang magister (S2) dan doktor (S3), serta 750 kursi khusus untuk program doktor spesialis. Penetapan kuota tersebut mencerminkan prioritas pemerintah dalam mendorong pendidikan lanjut dan penguatan kapasitas riset.
Brian menyatakan bahwa fokus pemberian beasiswa S2 dan S3 pada 2026 akan diarahkan secara lebih spesifik. Program tersebut akan diselaraskan dengan target pertumbuhan industri dan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam agenda Asta Cita pemerintah.
“Program S2 dan S3 akan diselaraskan dengan target pertumbuhan industri yang dicanangkan Bapak Presiden dalam Asta Cita. Kita butuh tenaga ahli yang sesuai dengan arah pembangunan nasional,” ujarnya.
Selain program LPDP, pemerintah juga terus memperkuat skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Hingga saat ini, tercatat lebih dari 1,1 juta mahasiswa aktif menerima bantuan KIP-K, yang mencakup pembiayaan uang kuliah dan biaya hidup.
Total anggaran yang dialokasikan untuk program KIP-K mencapai sekitar Rp16 triliun per tahun. Pemerintah menilai skema tersebut sebagai instrumen utama dalam menjaga akses pendidikan tinggi bagi kelompok masyarakat kurang mampu, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Melalui kombinasi program LPDP dan KIP-K, pemerintah berharap tidak ada lagi hambatan ekonomi yang menghalangi masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi. Hingga Kamis malam, belum ada keterangan resmi terkait jadwal pendaftaran dan mekanisme seleksi beasiswa LPDP 2026 secara rinci.
