Manyala.co – Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tantangan era Ekonomi Baru, seraya menyerukan kolaborasi lintas sektor demi kemakmuran nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan SBY dalam Yudhoyono Dialogue Forum bertajuk “New Economy, New Road to Prosperity” yang digelar di Museum dan Galeri SBY–ANI, Pacitan, Jawa Timur, Jumat (6/2/2026). Forum tersebut dihadiri oleh tokoh dunia usaha, pejabat pemerintahan, akademisi, serta pakar teknologi dan kebijakan publik.
SBY menyatakan bahwa keberhasilan pemerintahan saat ini merupakan kepentingan nasional yang harus dijaga bersama. Menurutnya, memastikan agenda pembangunan berjalan efektif bukan semata urusan politik, melainkan tanggung jawab kebangsaan demi masa depan rakyat Indonesia.
“Saya memberikan dukungan penuh dan akan terus membantu dengan cara saya agar visi dan agenda pembangunan nasional dapat berjalan baik. Keberhasilan pemerintah adalah keberhasilan bagi rakyat dan masa depan kita semua,” ujar SBY dalam forum tersebut.
Dalam paparannya, SBY menilai Indonesia menghadapi tantangan struktural dan global yang semakin kompleks seiring pergeseran menuju era Ekonomi Baru. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut kemampuan adaptasi yang cepat, kebijakan yang tepat sasaran, serta strategi pembangunan jangka panjang yang konsisten.
SBY menekankan bahwa kemajuan bangsa tidak dapat dicapai secara instan atau sekadar mengikuti siklus politik lima tahunan. Ia mengingatkan bahwa pembangunan nasional memerlukan fondasi pemikiran yang kuat serta kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan.
Berdasarkan pengalamannya memimpin Indonesia selama dua periode pada 2004–2014, SBY menawarkan tiga prinsip utama agar agenda pembangunan tidak berhenti sebagai jargon. Prinsip pertama adalah right, deep, and comprehensive thinking, yakni pola pikir yang benar, mendalam, dan menyeluruh dalam merumuskan kebijakan.
Menurut SBY, kebijakan publik tidak boleh bersifat reaktif terhadap situasi jangka pendek, melainkan harus disusun melalui perencanaan strategis yang matang dan berjangka panjang. Prinsip kedua adalah implementasi nyata, di mana kualitas pelaksanaan di lapangan menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan.
Prinsip ketiga adalah kontinuitas dan konsistensi kebijakan. SBY menegaskan pentingnya prediktabilitas kebijakan untuk menjaga kepercayaan publik dan dunia usaha. Ia menilai kebijakan yang baik harus dijaga kesinambungannya dalam rentang waktu lima, sepuluh, hingga lima belas tahun ke depan.
Dalam konteks ekonomi, SBY menekankan konsep sustainable growth with equity atau pertumbuhan berkelanjutan yang berkeadilan. Ia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, serta perlindungan lingkungan hidup.
SBY juga menilai bahwa Ekonomi Baru harus bertumpu pada penguatan modal manusia dan pemanfaatan teknologi inovatif agar Indonesia mampu bersaing di abad ke-21. Ia menyebut kualitas sumber daya manusia dan adopsi teknologi sebagai faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas nasional.
Forum Yudhoyono Dialogue tersebut diselenggarakan oleh The Yudhoyono Institute sebagai wadah pertukaran gagasan lintas sektor. Sejumlah tokoh nasional hadir sebagai pembicara dan peserta, termasuk pengusaha Chairul Tanjung dan Otto Toto Sugiri, mantan Menteri Pendidikan Mohammad Nuh, serta pakar teknologi Ilham Akbar Habibie.
Dari kalangan akademisi dan lembaga riset, hadir Rektor Perbanas Institute Hermanto Siregar serta Direktur Eksekutif CSIS Indonesia Yose Rizal Damuri. Dialog tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi dalam merumuskan arah pembangunan nasional di tengah perubahan ekonomi global. Hingga Jumat malam, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari pemerintah terkait tindak lanjut konkret hasil forum tersebut.
