Pemerintah Indonesia, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, akan meluncurkan program Sekolah Rakyat yang ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu dan miskin ekstrem. Program ini direncanakan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025-2026, sekitar Juni atau Juli 2025.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul untuk mempercepat peluncuran program Sekolah Rakyat.
Gus Ipul menyebut, program itu ditargetkan berjalan pada pertengahan 2025 atau tahun ajaran baru 2025-2026.
“Iya tahun ajaran 2025-2026, tentu bulan Juni atau Juli,” ujar Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, (3/3).
Gus Ipul menjelaskan, sekolah Rakyat diperuntukkan bagi keluarga miskin hingga miskin ekstrem.
Sekolah ini akan melayani peserta didik dari tingkat SMP sampai SMK. “Dan nanti sekolah rakyat ini bentuknya adalah boarding school,” ungkapnya.
Menurutnya, Prabowo menekankan pentingnya keberdaan sekolah rakyat. Sebab, anak dari keluarga miskin perlu mendapat pendidikan yang layak. Prabowo, kata Gus Ipul, ingin lahir putra terbaik bangsa dari sekolah tersebut.
Meskipun, calon penerus Indonesia tersebut lahir dari keluarga miskin yang secara finansial tidak mampu menempuh pendidikan terbaik.
“Kata beliau (Presiden) penting sekali bahwa kita mesti melahirkan banyak agen-agen perubahan jadi kita harapkan anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem ini mendapatkan pendidikan yang layak,” tandasnya.
Tujuan dan Sasaran
Sekolah Rakyat dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin. Presiden Prabowo menekankan pentingnya melahirkan agen-agen perubahan dari kalangan ini, sehingga mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan.
Format dan Jenjang Pendidikan
Sekolah ini akan berbentuk sekolah berasrama (boarding school), yang tidak hanya menyediakan pendidikan gratis tetapi juga menjamin asupan gizi para siswanya. Layanan pendidikan akan mencakup jenjang SMP hingga SMK, sehingga siswa mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Proses Persiapan dan Implementasi
Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial sedang mematangkan konsep dan persiapan untuk implementasi program ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dapat melibatkan kerja sama dengan pihak swasta, dan fasilitas seperti balai-balai pelatihan milik pemerintah dapat digunakan sebagai perintis sekolah ini.
Tanggapan dan Masukan
Beberapa pihak memberikan masukan terkait rencana ini. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai bahwa sebaiknya pemerintah meningkatkan akses anak-anak tidak mampu ke sekolah negeri yang sudah ada, daripada membangun sekolah khusus yang mungkin mengklasterkan mereka berdasarkan status ekonomi. P2G menyarankan agar anak-anak dari keluarga miskin diberi prioritas untuk masuk ke sekolah negeri dengan biaya pendidikan yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.
