Manyala.co – Muhamad Mardiono resmi menakhodai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025–2030. Keputusan itu diambil pada hari pertama Muktamar X PPP di Kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025) malam, melalui mekanisme aklamasi.
Pimpinan Sidang Muktamar X, Amir Uskara, mengesahkan langsung keputusan tersebut di depan peserta. “Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” ujarnya dalam konferensi pers.
Pemilihan ini dipercepat lantaran pimpinan sidang menilai ada kondisi darurat di arena muktamar. Sejak awal acara, situasi sudah memanas. Para kader terbelah, antara yang mendukung Mardiono dan kelompok yang mendorong calon lain. Ketegangan bahkan berujung kericuhan di lokasi sidang.
Mekanisme percepatan itu dinilai sah karena sesuai aturan partai. Amir meminta kesepakatan peserta muktamar untuk menetapkan Mardiono secara aklamasi. Setelah mayoritas menyetujui, palu pun diketuk sebagai tanda sahnya kepemimpinan baru.
Sosok Mardiono sendiri bukan wajah asing bagi PPP. Ia lahir di Yogyakarta pada 11 Juli 1957, dan telah lama berkecimpung di dunia politik. Pernah menjabat Ketua DPW PPP Banten serta Wakil Ketua Umum PPP di era kepemimpinan Muhammad Romahurmuziy, Mardiono tercatat juga sempat berniat maju di Muktamar IX PPP Makassar pada Desember 2020. Namun, niatnya kala itu diurungkan, sehingga Suharso Monoarfa terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum.
Selain kiprahnya di partai, Mardiono memiliki jejak panjang di dunia usaha. Ia dikenal sebagai pengusaha berpengaruh dengan sejumlah lini bisnis. Perusahaan yang dimilikinya antara lain BCS Group, PT Cipta Niaga Internasional, PT Serang Asri Hotel, PT Bahari Caraka Sarana, PT Albantani Cipta Niaga, PT Walle Jasa Pratama, hingga PT Bank Perkreditan Rakyat (BPRS) Muamalah Cilegon. Ia juga tercatat sebagai pengelola beberapa SPBU serta kawasan industri di Cilegon. Bahkan, Mardiono memiliki perusahaan penyedia perlengkapan militer bernama PT Amanah Perkasa Nusantara.
Kiprah bisnisnya diperkuat dengan pengalamannya memimpin Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Banten. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Kadin Provinsi Banten periode 2002–2007, lalu berlanjut sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin untuk periode 2007–2012 dan 2012–2017.
Kekayaan Mardiono juga menjadi sorotan publik. Berdasarkan laporan harta kekayaan yang diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 30 Maret 2022, total hartanya tercatat mencapai Rp 1,27 triliun.
Di bidang pemerintahan, rekam jejaknya pun panjang. Pada periode kedua Presiden Joko Widodo, ia dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Kini, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ia mengemban jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan.
Meski terpilih dengan cara aklamasi, perjalanan menuju kursi Ketua Umum PPP bagi Mardiono bukan tanpa kontroversi. Riak politik internal hingga kericuhan di arena Muktamar X menjadi catatan penting. Namun, mayoritas peserta muktamar akhirnya bulat mendukungnya.
Dengan modal pengalaman sebagai politisi senior, pengusaha sukses, dan pejabat negara, Mardiono kini memikul tanggung jawab besar untuk membawa PPP menghadapi tantangan politik lima tahun ke depan.
