Manyala, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Ir. H. La Tinro La Tunrung, menyampaikan sejumlah masukan dan aspirasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen tersebut membahas pengaturan satuan pendidikan yang diselenggarakan kementerian/lembaga dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), harmonisasi kewenangan, standar mutu, tata kelola penyelenggaraan pendidikan, serta berbagai persoalan lain yang berkembang di masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Ir. H. La Tinro La Tunrung menyoroti pentingnya sistem penyaluran tunjangan dan sertifikasi guru yang tepat sasaran.
“Sertifikasi yang diberikan kepada guru-guru di Indonesia langsung masuk ke rekening para guru. Skema seperti ini dinilai baik karena manfaatnya dapat diterima langsung oleh guru,” ujar La Tinro.
Menurutnya, kejelasan pola pendanaan perlu menjadi perhatian dalam pengembangan program pendidikan nasional, termasuk Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.
“Perlunya bagaimana skema pendananya nanti ini antara Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Kementerian Dikti, dan Kementerian Keuangan harus diperjelas,” kata politisi asal Sulawesi Selatan tersebut.
La Tinro juga menyoroti pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan, khususnya pada jenjang SMA dan SMK yang saat ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Ia menilai diperlukan kejelasan mengenai arah kebijakan ke depan agar tata kelola pendidikan berjalan lebih efektif.
Selain itu, ia menyampaikan aspirasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang berharap dapat ikut berkontribusi dalam program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.
“Mereka juga menginginkan untuk bisa berpartisipasi, khususnya guru-guru PPPK paruh waktu ini, ke Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, La Tinro turut menekankan pentingnya sinkronisasi data guru dan kejelasan mekanisme rekrutmen tenaga pendidik agar tidak terjadi perbedaan data maupun kendala administrasi di lapangan.
Di akhir penyampaiannya, ia juga menyampaikan aspirasi dari kalangan dokter spesialis terkait pelayanan pasien BPJS Kesehatan. Menurutnya, masukan tersebut perlu menjadi perhatian pihak terkait sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan tenaga medis.
Ir. H. La Tinro La Tunrung menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikannya merupakan aspirasi masyarakat yang bertujuan mendorong terwujudnya sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
