Manyala.co — Transformasi penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil. Pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umrah, Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) 2026 mencapai 91,45 persen dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi tingkat kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKLHI) 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat 83,28 persen dengan kategori memuaskan.
Capaian tersebut menjadi validasi independen bahwa transformasi tata kelola haji yang digagas Presiden Prabowo tidak hanya menghadirkan perubahan kelembagaan melalui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh jemaah.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochammad Irfan Yusuf, mengatakan hasil survei BPS menjadi tolok ukur objektif bahwa reformasi penyelenggaraan ibadah haji berjalan ke arah yang tepat.
“Alhamdulillah, transformasi haji pada era Presiden Prabowo mulai menunjukkan hasil yang terukur. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas keberpihakan beliau terhadap pelayanan haji melalui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Hari ini peningkatan kualitas layanan tidak hanya dirasakan oleh jemaah, tetapi juga dibuktikan oleh hasil pengukuran independen dari BPS,” kata Menhaj di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Menurut Irfan Yusuf, penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya sepenuhnya dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah. Meski hanya memiliki waktu persiapan sekitar tiga hingga empat bulan, operasional haji dinilai mampu berjalan dengan baik berkat sinergi sekitar 7.000 aparatur di seluruh Indonesia bersama Pemerintah Arab Saudi dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menegaskan, transformasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek operasional, tetapi juga menyentuh reformasi kebijakan yang memberikan dampak langsung kepada jemaah.
Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berhasil menurunkan biaya haji hingga Rp6 juta dalam dua tahun terakhir. Selain itu, pemerintah menyiapkan kontrak layanan tahun jamak (multi years contract) untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga kualitas layanan, memulai persiapan operasional lebih awal, serta menghapus skema pelunasan tunda ganti agar proses pelunasan menjadi lebih sederhana, pasti, dan memberikan kepastian bagi calon jemaah.
Transformasi juga diwujudkan melalui penataan alokasi kuota berbasis provinsi agar distribusi lebih proporsional dan berkeadilan, perluasan layanan Makkah Route (fast track) untuk mempercepat proses keimigrasian, serta penambahan embarkasi baru guna mendekatkan akses keberangkatan dan mengurangi beban perjalanan jemaah dari berbagai daerah.
“Seluruh pembenahan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan layanan haji yang semakin mudah, semakin cepat, semakin adil, dan semakin berpihak kepada jemaah,” ujar Menhaj.
Pada 2026, BPS juga memperluas metode pengukuran melalui IKLHI dengan menambahkan survei kualitatif serta penilaian terhadap layanan sejak di dalam negeri hingga di Arab Saudi. Hasilnya, IKLHI 2026 mencapai 83,28 persen dengan kategori memuaskan.
Meski demikian, Menhaj menegaskan pemerintah tidak akan berpuas diri. Evaluasi menyeluruh tetap dilakukan, terutama terhadap layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), penguatan implementasi istithaah kesehatan, serta penyempurnaan tata kelola layanan pada musim haji berikutnya.
“Capaian ini bukan garis akhir, melainkan pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Arahan Presiden sangat jelas, penyelenggaraan haji harus semakin profesional, semakin efisien, semakin transparan, dan yang terpenting semakin memudahkan jemaah,” tegasnya.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan, pemerintah juga terus mendorong transformasi penyelenggaraan haji agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional melalui penguatan ekosistem haji, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta optimalisasi manfaat ekonomi bagi masyarakat Indonesia.
Menutup keterangannya, Irfan Yusuf mengajak calon jemaah untuk mempersiapkan diri sejak dini, baik dari sisi kesehatan, kesiapan fisik dan mental, maupun pemahaman manasik agar dapat menjalankan ibadah secara optimal.
“Cita-cita kami sederhana, setiap tahun kualitas pelayanan harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Transformasi haji harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh jemaah Indonesia,” pungkasnya.
Sumber: Kementerian Haji dan Umrah RI
