Manyala.co – Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengecam insiden di Lebanon Selatan yang menewaskan tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian PBB, serta mendesak investigasi transparan dan langkah de-eskalasi konflik.
Ketiga prajurit yang gugur merupakan bagian dari misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Mereka adalah Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon, Kapten Zulmi Aditya Iskandar, dan Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan.
Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon dilaporkan tewas akibat serangan proyektil yang mengenai posisi pasukan UNIFIL di wilayah Ett Taibe. Sementara itu, dua prajurit lainnya gugur dalam insiden terpisah akibat ledakan yang menghantam konvoi logistik UNIFIL di dekat Bani Haiyyan.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan serangan tersebut memperparah eskalasi konflik di Lebanon Selatan. Ia menilai insiden itu sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
“Fraksi Partai Gerindra mengecam rangkaian serangan Israel di Lebanon Selatan yang memperparah eskalasi konflik. Serangan terhadap pasukan perdamaian di bawah mandat PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional serta Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701,” ujar Budisatrio.
Ia menambahkan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun dan berpotensi menjauhkan upaya perdamaian di kawasan. Menurutnya, situasi ini menunjukkan meningkatnya risiko terhadap pasukan penjaga perdamaian internasional.
Selain kecaman, Budisatrio juga menyampaikan duka cita atas gugurnya ketiga prajurit TNI. Ia menyebut kehilangan tersebut sebagai pukulan besar bagi Indonesia, mengingat para korban sedang menjalankan tugas negara di bawah mandat internasional.
“Atas nama Fraksi Partai Gerindra, kami mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Indonesia telah kehilangan tiga putra terbaik bangsa yang gugur ketika menjalankan tugas negara,” katanya.
Budisatrio juga mendorong semua pihak yang terlibat konflik untuk menghentikan eskalasi militer dan mengedepankan jalur diplomasi. Ia menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional sebagai dasar penyelesaian konflik.
“Kami mendorong seluruh pihak untuk segera menghentikan eskalasi militer, menghormati kedaulatan negara dan hukum internasional, serta mengutamakan negosiasi untuk mencapai perdamaian,” lanjutnya.
Sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio meminta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk melakukan investigasi menyeluruh dan transparan bersama UNIFIL. Langkah ini dinilai penting untuk mengungkap kronologi dan memastikan akuntabilitas atas insiden tersebut.
Ia juga menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak keluarga korban, termasuk perlindungan dan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Indonesia, menurutnya, harus memastikan seluruh prosedur tersebut berjalan dengan baik.
Selain itu, Fraksi Gerindra mendukung langkah pemerintah yang meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera menggelar rapat darurat Dewan Keamanan PBB. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan respons konkret untuk meredakan konflik dan melindungi warga sipil serta pasukan penjaga perdamaian.
“Kami akan terus berkomunikasi dengan Kemlu untuk memastikan seluruh rangkaian investigasi bersama UNIFIL dapat terlaksana secara menyeluruh dan transparan serta mampu membawa keadilan bagi keluarga korban,” ujar Budisatrio.
Ia menambahkan bahwa rapat darurat Dewan Keamanan PBB penting untuk memastikan adanya langkah de-eskalasi serta peningkatan perlindungan terhadap pasukan perdamaian yang bertugas di wilayah konflik.
Hingga laporan ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait di lapangan mengenai pelaku serangan secara rinci. Situasi keamanan di Lebanon Selatan dilaporkan masih berfluktuasi seiring meningkatnya ketegangan regional.
