Manyala.co – Kementerian Hukum menjadi instansi pemerintah dengan jumlah unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terbanyak pada 2025, dengan tujuh unit menerima penghargaan dari Kementerian PAN-RB dalam ajang SAKIP dan ZI Award.
Penghargaan tersebut diumumkan dalam acara SAKIP dan ZI Award yang digelar pada Rabu, 11 Februari 2026. Tujuh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum yang memperoleh predikat WBBM meliputi Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Wilayah Bali, Kantor Wilayah Banten, Kantor Wilayah Jawa Barat, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat, dan Kantor Wilayah Sumatera Selatan.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan menyebut penghargaan itu sebagai dorongan untuk memperkuat reformasi birokrasi di kementeriannya.
“Kepada Kementerian PAN-RB, terima kasih untuk penghargaan ini. Ini menjadi motivasi bagi kami di Kementerian Hukum untuk terus melakukan reformasi birokrasi,” ujar Supratman.
Predikat WBBM merupakan bagian dari program Zona Integritas (ZI) yang bertujuan mendorong terciptanya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik. Penilaian mencakup berbagai aspek, termasuk tata kelola, pengawasan internal, akuntabilitas kinerja, serta kualitas pelayanan.
Supratman mengatakan Kementerian Hukum akan melanjutkan transformasi kelembagaan, termasuk penguatan pemerintahan berbasis digital. Ia menyebut kementeriannya telah melakukan digitalisasi terhadap 450 layanan publik serta 11 layanan internal.
“Kemenkum sudah melakukan digitalisasi pada 450 layanan publik dan 11 layanan di internal. Kami sampaikan juga kepada Ibu Menteri, tolong bombing kami. Sekarang Kemenkum betul-betul berbenah. Jadikan Kemenkum laboratorium bagi KemenPAN-RB terkait reformasi birokrasi,” katanya.
Menurutnya, digitalisasi layanan diharapkan mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Namun, rincian capaian kinerja sebelum dan sesudah digitalisasi tidak disampaikan dalam acara tersebut.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini berharap instansi yang meraih penghargaan Zona Integritas dapat menjaga konsistensi kinerja dan integritas.
“Semoga dalam kesempatan ini Bapak dan Ibu terus konsisten menerapkan nilai-nilai integritas di tempat Bapak Ibu bekerja dan menjadi agen perubahan yang dapat menularkan award ini kepada instansi lain,” ujar Rini.
Program SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Zona Integritas merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional yang dicanangkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing nasional.
Hingga laporan ini diturunkan, Kementerian PAN-RB belum merilis data perbandingan jumlah unit kerja berpredikat WBBM antarinstansi secara rinci. Namun, berdasarkan pengumuman resmi dalam acara tersebut, Kementerian Hukum tercatat sebagai instansi dengan perolehan unit WBBM terbanyak pada tahun penilaian 2025.
