Makassar, Manyala.co – Dalam sidang paripurna DPRD Kota Makassar yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025–2029, Fraksi Partai Gerindra tampil dengan pandangan umum yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Melalui juru bicaranya, Idris, S.IPem, Gerindra menyoroti dua hal krusial: perlunya kebijakan sampah gratis di wilayah terdampak lingkungan dan pemberdayaan sumber daya manusia, terutama tenaga kontrak yang dirumahkan.
Dorongan Kebijakan Sampah Gratis di Wilayah Terdampak
Dengan suara yang lugas namun penuh empati, Idris menyampaikan usulan yang dinilai sangat pro-rakyat: kebijakan sampah gratis bagi warga Kecamatan Manggala, khususnya mereka yang tinggal di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Menurutnya, kebijakan ini akan menjadi bentuk keadilan ekologis dan sosial bagi masyarakat yang selama ini terdampak langsung oleh keberadaan TPA.
“Terkait program sampah gratis, kami mengusulkan agar Kecamatan Manggala khususnya diperlakukan kebijakan sampah gratis. Terutama yang terkena dampak lingkungan sekitar TPA,” ungkap Idris di hadapan anggota dewan dan perwakilan eksekutif.
Usulan ini bukan hanya soal pengurangan beban biaya, tetapi juga mencerminkan pengakuan terhadap kontribusi dan pengorbanan warga Manggala terhadap pengelolaan sampah kota. Gerindra melihat kebijakan ini sebagai bagian dari pembangunan yang berkeadilan.
Perhatian Serius Terhadap Nasib Tenaga Kontrak
Selain isu lingkungan, Idris menegaskan bahwa sumber daya manusia adalah kekuatan utama dalam pembangunan kota. Ia mengkritisi kurangnya kejelasan terhadap nasib para tenaga kontrak yang telah dirumahkan dan meminta pemerintah kota agar memperhatikan sisi kemanusiaan serta memprioritaskan pemberdayaan yang sesuai dengan kompetensi.
“Dalam rangka bidang sumber daya manusia, kami mempertanyakan sebagaimana upaya Pemerintah Kota Makassar terhadap nasib para tenaga kontrak yang dirumahkan serta terhadap kepada pihak eksekutif agar pemberdayaan yang ahli di bidangnya,” tegas Idris.
Menurut Fraksi Gerindra, tenaga kontrak yang memiliki keahlian dan pengalaman bertahun-tahun harus diberi ruang untuk kembali berkontribusi, bukan justru dikesampingkan. Langkah ini dinilai akan memperkuat stabilitas birokrasi sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pandangan Menyeluruh Fraksi Gerindra untuk Kota Makassar
Selain dua isu utama tersebut, Idris juga menyampaikan beberapa catatan penting lainnya sebagai bentuk kepedulian Gerindra terhadap pembangunan kota secara menyeluruh, antara lain:
- Ekonomi: Menyoroti serapan anggaran yang masih rendah dan meminta perhatian serius agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. “Serapan anggaran masih sangat rendah, hal seperti ini segera diatasi agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.”
- Infrastruktur: Mendorong kelanjutan pembangunan rumah sakit Batua, Ujung Pandang, dan fasilitas olahraga seperti lapangan Karebosi. “Sebelumnya terutama pembangunan rumah sakit Batua dan Ujung Pandang, termasuk kejelasan pembangunan sarana olahraga seperti lapangan Karebosi.”
- Antisipasi Banjir: Meminta koordinasi lintas pemerintah untuk normalisasi sungai di wilayah timur kota Makassar yang rawan banjir. “Mengenai upaya normalisasi sungai, terutama yang berada di wilayah timur Kota Makassar, yang tiap tahun menjadi langganan banjir.”
- Fasilitas Publik: Mengusulkan perbaikan fasilitas umum seperti sekolah dan kantor kelurahan yang masih menyewa atau tidak layak.
- Air Bersih: Mendesak percepatan program sambungan air bersih (PAM) gratis di wilayah utara kota yang masih kekurangan akses.
- Tanggung Jawab Keuangan: Meminta kejelasan atas pembayaran tertunda kepada pihak ketiga, khususnya di beberpa badan usaha milik negara (BUMN) .
Komitmen Gerindra: Hadir untuk Rakyat, Tegas untuk Masa Depan
Idris menutup penyampaiannya dengan menegaskan bahwa seluruh pandangan yang disampaikan Fraksi Partai Gerindra merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan pembangunan Kota Makassar lima tahun ke depan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dari bawah, bukan hanya berorientasi pada angka dan proyek.
“Demikianlah pandangan umum dari kami Fraksi Partai Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar serta Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Makassar tahun 2025–2029,” tutupnya.
Dengan keberanian menyuarakan suara rakyat dan fokus pada keadilan sosial, Fraksi Gerindra melalui Idris, S.IPem membuktikan bahwa politik yang berpihak kepada masyarakat masih menjadi nilai utama yang mereka junjung tinggi di gedung rakyat.
