Manyala.co – Menteri Hukum RI (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai unit kerja di bawah Kementerian Hukum yang berhasil melampaui target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025, yang berlangsung di Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Cinere, Depok, pada Selasa, 29 Juli 2025.
Menurut Supratman, beberapa capaian dari jajaran kementerian bukan hanya sekadar memenuhi target, tetapi bahkan telah menembus angka di luar ekspektasi, terutama dalam mendukung program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu pencapaian menonjol datang dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Pada awalnya, banyak pihak, bahkan dari kalangan internal kementerian sendiri, sempat ragu bahwa target ambisius Presiden untuk mengesahkan 80.000 Koperasi Merah Putih (KMP) bisa tercapai. Namun realisasinya justru melampaui ekspektasi: sebanyak 80.081 koperasi berhasil disahkan secara resmi di berbagai wilayah Indonesia. Capaian ini, menurut Supratman, hanya mungkin terwujud berkat sinergi kuat antara Ditjen AHU pusat dan dukungan penuh dari kantor wilayah (kanwil) Kemenkumham di daerah.
Di sektor bantuan hukum, capaian luar biasa juga ditunjukkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Pada tahun 2025, BPHN ditargetkan membentuk 7.000 pos bantuan hukum (posbankum). Namun, sampai pertengahan tahun, jumlah yang terbentuk justru melampaui angka 10.000. Keberhasilan ini, seperti dijelaskan Menkum, merupakan hasil kolaborasi intensif antara Kanwil Kemenkum dengan pemerintah provinsi di berbagai daerah.
Contoh paling mencolok dari pencapaian ini terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, di mana terbentuknya posbankum di 3.258 desa berhasil mencatatkan rekor di Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Hal ini menegaskan bahwa akses terhadap keadilan dan layanan hukum di Indonesia mulai menjangkau hingga ke pelosok desa.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) juga menunjukkan performa menggembirakan. Supratman mencatat adanya peningkatan sebesar 11 persen dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kekayaan intelektual dibandingkan tahun 2024. Meski demikian, ia menegaskan bahwa potensi Ditjen KI masih belum tergarap secara maksimal. Ia mendorong agar unit tersebut lebih inovatif dalam menggali peluang peningkatan layanan yang berdampak pada penerimaan negara.
Dalam arahannya, Supratman mengingatkan agar pencapaian saat ini tidak menjadikan jajarannya cepat berpuas diri. Ia menegaskan bahwa masih banyak sektor pelayanan publik yang perlu dibenahi dan ditingkatkan, baik dari sisi regulasi maupun dari metode pelayanan. Dalam konteks PNBP, ia bahkan mendorong Ditjen AHU dan Ditjen KI untuk mencari model pelayanan baru yang lebih progresif.
“Bila pendekatan konvensional sudah tidak lagi efektif, maka dibutuhkan akselerasi. Jika harus mengubah aturan perundang-undangan untuk mendukung percepatan itu, maka mari kita diskusikan bersama,” tegas Supratman.
Ia juga menekankan bahwa fokus utama dari Kemenkum adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sembari memperkuat komitmen terhadap transformasi digital sebagai agenda besar kementerian.
Rapat koordinasi ini sendiri diikuti oleh 310 peserta, yang terdiri dari jajaran pimpinan tinggi unit eselon I (Pimti UKE I), staf khusus Menkum, para kepala kanwil, serta perwakilan dari biro-biro di lingkungan Kemenkumham. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai dari 29 hingga 31 Juli 2025.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nico Afinta, dalam laporannya menyatakan bahwa pelaksanaan rakor ini dilakukan sebagai bagian dari konsolidasi internal, sekaligus penyeragaman arah kebijakan antara pusat dan daerah. Rakor ini, lanjut Nico, menjadi media evaluasi semester pertama serta forum strategis untuk menyusun langkah di semester kedua, agar selaras dengan visi “Asta Cita” yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.
Dengan berbagai capaian tersebut, Kemenkum membuktikan bahwa komitmen terhadap pelayanan publik dan reformasi birokrasi bukan sekadar retorika, tetapi sudah mulai menampakkan hasil nyata di lapangan.
