Manyala.co – Nama Hasan Nasbi kembali mencuat dalam pemberitaan nasional setelah resmi ditunjuk menjadi Komisaris PT Pertamina (Persero) sejak 11 September 2025. Kabar pengangkatan ini dikonfirmasi langsung oleh VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso. “Mengacu salinan keputusan para pemegang saham perusahaan, Bapak Hasan Nasbi ditetapkan sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero) per tanggal 11 September 2025,” ujarnya pada Sabtu (20/9/2025).
Penunjukan Hasan didasarkan pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) SK-247/MBU/09/2025 serta Keputusan Direktur Utama PT Danantara Asset Management Nomor SK.055/DI-DAM/DO/2025. Dengan keputusan itu, ia resmi masuk dalam jajaran Dewan Komisaris Pertamina, melengkapi susunan yang sebelumnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Sosok Hasan bukanlah figur baru di dunia politik dan komunikasi. Lahir di Bukittinggi, 11 Oktober 1979, ia dikenal luas sebagai konsultan politik sekaligus pendiri Cyrus Network, sebuah lembaga survei yang kerap tampil dalam perhitungan cepat pemilu, termasuk pada Pilpres 2024. Ia juga pernah menjabat sebagai jurnalis Harian Kompas pada 2005–2006, serta menjadi peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia hingga 2008.
Perjalanan kariernya tidak lepas dari kiprah di dunia akademik dan organisasi. Hasan menempuh pendidikan di SMAN 2 Bukittinggi sebelum melanjutkan studi ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia. Lulus pada 2004 dengan gelar Sarjana Ilmu Politik, ia aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UI dan pernah menjabat ketua pada 2000. Ia juga tercatat sebagai salah satu pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka, yang dibentuk pada 2002.
Sejak masa kuliah, minatnya terhadap pemikiran politik Tan Malaka begitu kental. Ia sempat menulis buku Filosofi Negara Menurut Tan Malaka (2004) serta ikut menyusun Mewarisi Gagasan Tan Malaka (2006). Bahkan, pada 2004, ia menjadi redaktur Buletin Madilog: Media Pembelajaran Masyarakat, meski hanya terbit tiga edisi.
Karier politik Hasan semakin terarah ketika ia menjadi Koordinator Tim Relawan Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilgub DKI Jakarta 2012. Dari situlah kedekatannya dengan Jokowi mulai terjalin. Pada 19 Agustus 2024, ia kemudian dipercaya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), lembaga baru yang dibentuk lewat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024.
Namun, perjalanan itu tak sepenuhnya mulus. Pada 17 September 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet dan melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Keputusan ini sekaligus mengakhiri jabatan Hasan sebagai Kepala PCO. Pelantikan di Istana Negara itu berdasarkan Keppres Nomor 97 P Tahun 2025.
Angga Raka, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), dalam sumpah jabatannya menyatakan, “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara.”
Meski digantikan di PCO, Hasan kini mengemban peran baru di salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia. Dengan latar belakang panjang di dunia komunikasi, riset, dan politik, banyak pihak menilai pengangkatannya di Pertamina dapat membawa perspektif berbeda dalam jajaran Dewan Komisaris.
