Manyala.co – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti rapat evaluasi yang digelar Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) pada Senin, (8/12/2025). Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut hasil kuesioner mengenai perbaikan dan peningkatan layanan digital kementerian. Kegiatan berlangsung di Ruang Teleconference PP dan dihadiri seluruh pegawai Pranata Komputer Kanwil.
Pusdatin melakukan klarifikasi atas sejumlah aspek teknis yang sebelumnya diisi Kanwil dalam kuesioner nasional. Fokus evaluasi meliputi kondisi sumber daya manusia teknologi informasi, kesiapan infrastruktur digital, performa aplikasi, kualitas akses internet, dan penerapan kebijakan layanan berbasis elektronik. Penilaian itu menjadi dasar penyusunan rekomendasi penguatan layanan digital secara nasional.
Menurut paparan dalam rapat, beberapa kendala utama ditemukan pada aspek perangkat keras. Sejumlah komputer dan fasilitas IT di lingkungan Kanwil dinilai telah melewati masa pakai optimal dan perlu diperbarui untuk mendukung operasional layanan. Di sisi lain, akses internet publik bagi masyarakat belum tersedia terpisah dari jaringan internal pegawai, sehingga berpotensi menimbulkan risiko keamanan dan keterbatasan pelayanan.
Selain itu, beberapa aplikasi layanan internal dan publik disebut masih membutuhkan pembaruan. Pusdatin menekankan bahwa penyempurnaan aplikasi akan meningkatkan ketepatan layanan sekaligus mendorong efisiensi kerja. Namun, penyempurnaan tersebut memerlukan harmonisasi dengan kebutuhan tiap unit kerja serta kesiapan infrastruktur pendukung.
Rapat juga memuat pembahasan mengenai kompetensi SDM TI di tingkat daerah. Pusdatin menilai peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan diperlukan agar pegawai mampu mengoperasikan perangkat dan aplikasi terbaru. Pelatihan juga dinilai penting untuk memperkuat pemahaman mengenai keamanan informasi, sejalan dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional.
Sarana pendukung seperti server, access point, dan perangkat jaringan menjadi perhatian khusus. Sejumlah perangkat dinilai perlu peningkatan untuk menjaga kestabilan layanan digital yang semakin bergantung pada konektivitas berkecepatan tinggi. Peningkatan ini termasuk rencana penataan jaringan untuk meminimalkan gangguan layanan dan memastikan akses yang merata di seluruh unit kerja.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan rapat evaluasi tersebut. Ia menegaskan komitmen Kanwil dalam menindaklanjuti rekomendasi teknis yang diberikan Pusdatin. “Kolaborasi ini penting untuk peningkatan kualitas layanan digital bagi masyarakat dan efektivitas kerja internal Kanwil,” ujarnya.
Evaluasi layanan digital menjadi agenda strategis seiring perluasan implementasi SPBE di kementerian dan lembaga. Pemerintah menargetkan peningkatan indeks SPBE nasional melalui perbaikan infrastruktur, integrasi aplikasi, serta penguatan keamanan data. Namun, sejauh ini belum ada rincian anggaran maupun tenggat implementasi terkait rekomendasi Pusdatin yang disampaikan dalam rapat.
Di tingkat daerah, Kanwil Kemenkum Sumsel menjadi salah satu unit yang menjalankan layanan publik berbasis digital, termasuk layanan administrasi, informasi hukum, dan sistem pengawasan. Peningkatan infrastruktur dan pembaruan aplikasi diharapkan memperbaiki kecepatan layanan serta meminimalkan potensi gangguan teknis. Hasil rapat ini diperkirakan akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahun mendatang.
