Manyala.co – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan peringatan keras mengenai kondisi perekonomian Indonesia yang dinilainya sempat berada pada fase sangat rentan setelah gejolak nasional pada Agustus 2025. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Dalam rapat tersebut, Purbaya tampak menunjukkan ketegangan saat menanggapi tudingan sejumlah pihak yang mempertanyakan kinerjanya sebagai Menteri Keuangan. Ia menegaskan bahwa tekanan ekonomi pada periode tersebut berpotensi berkembang menjadi krisis yang lebih luas jika tidak segera ditangani melalui langkah korektif kebijakan.
Purbaya menjelaskan bahwa situasi ekonomi nasional pada saat itu berada dalam kondisi yang sangat sulit. Ia menilai, tanpa intervensi dan perbaikan kebijakan, Indonesia dapat menghadapi tekanan ekonomi yang lebih parah, termasuk risiko memasuki fase krisis yang membutuhkan pendekatan kebijakan berbeda.
“Kalau enggak kita perbaiki, maka kita bisa mengalami tekanan ekonomi yang lebih parah, dan mungkin sekarang kita duduknya di sini sudah beda, sudah kondisi-kondisi krisis,” kata Purbaya di hadapan anggota dewan.
Ia menambahkan bahwa kondisi krisis akan memaksa seluruh pemangku kebijakan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih ekstrem, dengan tingkat ketegangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan situasi normal. Menurutnya, konteks tersebut sering kali dilupakan oleh pihak-pihak yang menilai situasi ekonomi saat ini sudah stabil.
Purbaya kemudian menyinggung gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai daerah pada Agustus 2025. Ia menyebut, pada periode tersebut, aktivitas ekonomi terganggu secara signifikan dan kepercayaan publik terhadap stabilitas nasional berada pada titik rendah.
“Di luar banyak yang bilang, ‘itu Menteri Keuangan kerjanya apa? Enggak ada apa-apanya sampai sekarang’. Mereka lupa, kita waktu itu betul-betul jatuh, demo di mana-mana di seluruh Indonesia,” ujarnya sambil menepuk meja.
Ia juga mengungkapkan bahwa situasi keamanan saat itu tergolong sangat genting. Purbaya menyebut rumah Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, sempat menjadi sasaran massa dalam rangkaian aksi demonstrasi yang terjadi.
Menurut Purbaya, perbaikan kondisi ekonomi yang terjadi setelah periode tersebut merupakan hasil koordinasi lintas lembaga antara pemerintah, DPR, dan pemangku kebijakan lainnya. Ia menekankan bahwa stabilisasi ekonomi tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui upaya kolektif untuk mencegah tekanan berkelanjutan.
“Nah ketika sudah balik ke arah sana mereka bilang, ‘wah ini keadaan normal’. Ini adalah hasil kerja dari koordinasi DPR, pemerintah, dengan semua pemangku kebijakan,” kata Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya mengingatkan bahwa kesalahan kebijakan ekonomi dan komunikasi publik yang tidak tepat dapat membawa Indonesia kembali ke situasi krisis berat seperti yang dialami pada 1998. Ia menyebut risiko tersebut bersifat nyata jika tidak dicegah secara dini.
“Kalau kita enggak cegah, kita bisa kemarin tuh ke 1998, dan itu riil, karena kebijakannya salah semua pada waktu itu. Atau ada salah komunikasi,” ujarnya.
Hingga Rabu malam, tidak terdapat pernyataan resmi tambahan dari DPR terkait respons terhadap pernyataan Purbaya. Pemerintah belum merinci indikator kuantitatif terbaru mengenai tingkat tekanan ekonomi pasca gejolak Agustus 2025.
