Manyala.co – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung meraih penghargaan sebagai satuan kerja dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sempurna 100 pada Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan “NGOPI PAY” dan Bandar Lampung Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung di Aula KPPN Bandar Lampung, Jumat, 6 Februari 2026.
Capaian nilai IKPA 100 merupakan indikator keberhasilan Kanwil Kemenkum Lampung dalam melaksanakan pengelolaan anggaran secara tertib, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Penilaian IKPA digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran pada setiap satuan kerja pemerintah.
Piagam penghargaan tersebut diterima sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi kinerja Kanwil Kemenkum Lampung dalam memastikan realisasi anggaran berjalan efektif dan berorientasi pada hasil. Nilai maksimal ini mencerminkan kepatuhan satuan kerja terhadap standar pengelolaan keuangan negara, termasuk aspek perencanaan kas, ketepatan pelaksanaan belanja, serta akurasi pelaporan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufiqurrakhman, hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Sari Mesfriati. Acara ini juga dihadiri oleh para pemangku kepentingan di lingkungan Provinsi Lampung yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dan tata kelola keuangan negara.
Kegiatan “NGOPI PAY” merupakan forum strategis yang rutin diselenggarakan oleh KPPN Bandar Lampung sebagai wadah penguatan koordinasi antar satuan kerja. Forum ini bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sekaligus mendorong penerapan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
NGOPI PAY merupakan akronim dari NGObrol Peningkatan Indikator Pelaksanaan Anggaran dan Digitalisasi PembaYaran. Melalui forum ini, KPPN Bandar Lampung mendorong percepatan transformasi digital dalam sistem pembayaran pemerintah, sejalan dengan kebijakan nasional di bidang pengelolaan keuangan negara.
Selain seremoni penghargaan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Sesi ini menjadi ruang interaktif bagi peserta untuk menyampaikan kendala teknis, masukan kebijakan, serta strategi peningkatan nilai IKPA dan implementasi digitalisasi pembayaran di masing-masing satuan kerja.
Penghargaan IKPA 100 Tahun Anggaran 2025 diharapkan menjadi dorongan bagi Kanwil Kemenkum Lampung untuk mempertahankan kinerja pengelolaan anggaran yang optimal. Capaian tersebut juga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan pemerintah yang profesional dan akuntabel.
Hingga Jumat sore, belum terdapat keterangan resmi tambahan terkait peringkat Kanwil Kemenkum Lampung dibandingkan satuan kerja lain di wilayah KPPN Bandar Lampung.
