Manyala.co – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Media Tahun 2026 di Palembang, Kamis (12/2/2026), untuk memperkuat publikasi dan diseminasi informasi layanan hukum kepada masyarakat secara lebih luas dan terstruktur.
Penandatanganan berlangsung di Ruang Teleconference Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan di Palembang. Kerja sama dilakukan secara simbolis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pimpinan media, serta disaksikan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Bulan Mahardika Subekti, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Gunawan, tim humas, serta perwakilan media. Kerja sama tersebut difokuskan pada publikasi program, capaian kinerja, dan inovasi layanan hukum sepanjang 2026.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, dalam keterangan terpisah menyatakan bahwa sinergi dengan media menjadi bagian dari strategi membangun transparansi dan memperluas jangkauan informasi layanan publik.
“Media memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat dan edukatif. Melalui Perjanjian Kerja Sama ini, kami berharap penyebarluasan informasi layanan hukum dapat semakin optimal serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kemenkum Sumsel,” ujarnya.
Menurut pihak kantor wilayah, kerja sama media diperlukan untuk memastikan informasi mengenai pelayanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan berbagai program pembinaan hukum dapat diakses masyarakat secara cepat dan terpercaya. Publikasi yang sistematis juga diharapkan dapat mencegah disinformasi terkait layanan hukum.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong peningkatan keterbukaan informasi publik dan penguatan komunikasi kelembagaan. Dalam beberapa tahun terakhir, kementerian dan lembaga pemerintah meningkatkan kemitraan dengan media guna memperluas diseminasi program prioritas dan capaian reformasi birokrasi.
Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan tidak merinci jumlah media yang terlibat dalam perjanjian kerja sama tersebut maupun nilai anggaran publikasi yang dialokasikan untuk 2026. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan tambahan mengenai durasi kontrak atau indikator evaluasi kerja sama.
Secara nasional, peningkatan akses informasi layanan hukum menjadi bagian dari upaya memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Di tingkat daerah, kolaborasi dengan media dinilai penting mengingat luasnya wilayah dan beragamnya kebutuhan informasi publik.
Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi dengan aktivitas ekonomi dan investasi yang terus berkembang memerlukan sistem layanan hukum yang responsif dan mudah diakses. Pemerintah daerah dan instansi vertikal diharapkan dapat memastikan informasi terkait pendirian badan usaha, pendaftaran kekayaan intelektual, serta layanan hukum lainnya tersampaikan dengan jelas.
Melalui kerja sama ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menargetkan peningkatan kualitas komunikasi publik sepanjang 2026. Namun, efektivitas implementasinya akan bergantung pada konsistensi publikasi, akurasi informasi, serta evaluasi berkala terhadap dampaknya bagi masyarakat.
