Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam pertemuan tersebut, Menlu Sugiono menegaskan komitmen Indonesia terhadap penegakan HAM dan memamerkan keberadaan Kementerian HAM di Indonesia sebagai bukti konkret upaya pemerintah dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia.
Dalam pidatonya, Menlu Sugiono menekankan bahwa Dewan HAM PBB harus kembali pada mandat utamanya, yaitu melindungi hak asasi manusia, dan menghindari politisasi dalam menjalankan tugasnya.
Sugiono membeberkan ada banyak kebijakan yang dibuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memenuhi HAM.
Program tersebut termasuk program Makan Bergizi Gratis, pendidikan, dan pembangunan 3 juta rumah rakyat, khususnya untuk masyarakat di pedesaan.
“Pemerintah Indonesia menjadikan isu HAM sebagai salah satu isu prioritas,” kata Sugiono.
Di sisi lain, KT HAM menyampaikan pandangannya mengenai dampak dinamika global saat ini terhadap agenda HAM di tingkat global. KT HAM mencatat dan mengapresiasi kemajuan Indonesia melalui Strategi Nasional untuk Bisnis dan HAM.
Beliau juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan HAM global.
Menlu Sugiono menggarisbawahi peran aktif Indonesia dalam berbagai forum internasional terkait HAM dan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat kerangka hukum serta institusi yang mendukung perlindungan HAM di tingkat nasional dan regional.
Pertemuan ini mencerminkan upaya berkelanjutan Indonesia dalam menjalin dialog konstruktif dengan komunitas internasional guna memajukan agenda HAM secara global.
