Manyala.co – Presiden Joko Widodo menanggapi kritik publik atas beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh yang bekerja sama dengan China. Ia menegaskan proyek transportasi massal seperti MRT, LRT, dan Whoosh merupakan investasi sosial untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat kemacetan.
Dalam keterangannya di Rumah Makan Mbak Tien, Solo, Senin (27/10/2025), Jokowi meminta masyarakat memahami akar permasalahan sebelum menilai proyek strategis tersebut. Ia menekankan bahwa kemacetan di wilayah Jakarta dan sekitarnya telah berlangsung selama puluhan tahun dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara.
“Kita harus tahu masalahnya dulu. Kemacetan di Jakarta sudah parah sejak 30–40 tahun lalu. Jabodetabek dan Bandung juga sama. Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan,” ujar Jokowi.
Menurutnya, nilai kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai sekitar Rp65 triliun per tahun, sementara untuk kawasan Jabodetabek hingga Bandung bisa mencapai Rp100 triliun per tahun. Angka tersebut menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk mengembangkan sistem transportasi massal terintegrasi.
“Untuk mengatasi itu, dibangun MRT, LRT, kereta cepat, dan KRL, agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” jelas Jokowi.
Presiden menambahkan bahwa proyek-proyek tersebut bukan semata untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai bentuk layanan publik yang memberikan keuntungan sosial (social return on investment).
“Transportasi massal tidak diukur dari laba, tetapi dari manfaat sosial seperti pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas, penurunan polusi, dan efisiensi waktu tempuh,” kata Jokowi.
Kepala negara menegaskan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah daerah maupun pusat untuk transportasi publik merupakan bentuk investasi jangka panjang, bukan kerugian fiskal. Ia mencontohkan subsidi tahunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap MRT Jakarta sebesar Rp800 miliar per tahun untuk rute Lebak Bulus–Hotel Indonesia (HI).
“Kalau seluruh rute selesai, subsidi bisa mencapai Rp4,5 triliun per tahun. Itu sudah dihitung sejak 12 tahun lalu,” ungkapnya.
Jokowi menyatakan, prinsip dasar pembangunan infrastruktur transportasi adalah menciptakan mobilitas masyarakat yang efisien dan ramah lingkungan. Ia menilai, pembangunan kereta cepat dan jaringan transportasi publik akan berdampak pada penurunan kemacetan, peningkatan produktivitas nasional, serta daya saing ekonomi Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
Sementara itu, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) masih menjadi sorotan publik karena pembengkakan biaya dan ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Berdasarkan laporan terakhir, total investasi proyek tersebut mencapai sekitar Rp113 triliun, meningkat dari rencana awal sekitar Rp86 triliun.
Jokowi menilai, kritik terhadap beban utang proyek perlu dilihat secara komprehensif. Menurutnya, negara-negara maju juga menanggung beban fiskal besar untuk membangun transportasi publik yang efisien.
“Kalau ada subsidi, itu bukan kerugian. Itu investasi untuk masa depan,” tegasnya.
Pemerintah memastikan akan terus melakukan evaluasi terhadap efisiensi proyek transportasi publik dan pengelolaan utang luar negeri agar tetap dalam batas aman. Hingga Senin malam, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Keuangan terkait pembaruan data pinjaman proyek KCJB.
