Manyala.co – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menekankan pentingnya optimalisasi ruang digital sebagai sarana utama komunikasi publik institusi pemerintah. Arahan tersebut disampaikan dalam pembekalan kepada jajaran humas di ruang kerjanya, Rabu (14/1/2026), seiring meningkatnya ketergantungan masyarakat pada platform digital untuk memperoleh informasi.
Menurut Andi Basmal, kecepatan arus informasi menuntut institusi pemerintah untuk lebih adaptif dan responsif dalam menyampaikan kebijakan serta layanan publik. Ia menilai, perubahan pola konsumsi informasi telah menjadikan media sosial dan platform digital sebagai rujukan utama masyarakat, menggantikan kanal komunikasi konvensional.
“Informasi sekarang bergerak sangat cepat. Masyarakat cukup membuka ponsel untuk mengetahui berbagai hal. Karena itu, Humas harus mampu mengelola ruang digital secara aktif, kreatif, dan bertanggung jawab,” ujar Andi Basmal dalam arahannya.
Ia menjelaskan bahwa peran kehumasan tidak semata-mata menyampaikan informasi, tetapi juga membangun dan menjaga kepercayaan publik. Konten komunikasi yang disajikan, kata dia, harus informatif, mudah dipahami, serta mencerminkan profesionalisme institusi agar mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi Kementerian Hukum.
Andi Basmal juga mendorong pemanfaatan berbagai format komunikasi digital, mulai dari teks, visual, hingga audio-visual. Menurutnya, diversifikasi kanal dan format konten diperlukan agar pesan institusi dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dan beragam, termasuk generasi muda yang dominan di ruang digital.
“Ruang digital merupakan wajah institusi di mata publik. Apa yang kita tampilkan harus mencerminkan profesionalisme, keterbukaan, dan komitmen pelayanan,” tegasnya.
Penguatan komunikasi digital tersebut dinilai sejalan dengan tantangan tata kelola pemerintahan modern yang menuntut keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang cepat. Hingga saat ini, belum terdapat data resmi mengenai tingkat jangkauan atau efektivitas kanal digital Kanwil Kemenkum Sulsel, namun arahan tersebut menegaskan perlunya evaluasi dan pengelolaan yang lebih terstruktur.
Dalam konteks yang lebih luas, pemerintah pusat terus mendorong transformasi digital di lingkungan birokrasi sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik. Kementerian dan lembaga diharapkan mampu menyesuaikan strategi komunikasi dengan dinamika masyarakat yang semakin terkoneksi secara digital.
Melalui penguatan peran humas di ruang digital, Andi Basmal berharap komunikasi publik Kanwil Kemenkum Sulsel menjadi lebih inovatif dan berdampak. Dengan pengelolaan yang kreatif dan terarah, informasi diharapkan dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hingga Rabu malam, belum ada keterangan lanjutan mengenai rencana teknis atau target implementasi kebijakan komunikasi digital tersebut.
