Manyala.co – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menekankan bahwa keamanan siber kini merupakan kebutuhan nasional yang tidak bisa ditawar dalam menjaga stabilitas politik, keamanan nasional, dan keberlanjutan pembangunan. Pernyataan ini disampaikan saat membuka BSSN Executive Town Hall 2026 di Depok, Jawa Barat, Senin (19/1/2026).
“Keamanan siber bukan lagi pilihan, tetapi keniscayaan. Ini adalah prasyarat mutlak untuk menjaga stabilitas politik, keamanan nasional, dan keberlanjutan pembangunan,” kata Djamari, dikutip dari siaran pers Kemenko Polkam.
Djamari menilai ancaman siber bergerak jauh lebih cepat dibanding proses penyusunan regulasi, sehingga sikap adaptif menjadi krusial untuk mitigasi risiko. Ia menambahkan, pada 2026, tantangan keamanan siber diprediksi semakin kompleks dengan munculnya serangan berbasis kecerdasan buatan, komputasi kuantum, hingga penyebaran disinformasi melalui deepfake.
Menteri Polkam mengajak jajaran Badan Siber Sandi Negara (BSSN) untuk bergerak cepat dan proaktif menghadapi ancaman tersebut. Kolaborasi yang kuat antarunit, disertai semangat nasionalisme, dinilai mampu menjadikan BSSN ujung tombak pertahanan negara dalam menghadapi berbagai serangan siber dan ancaman informasi.
“Saya mengajak seluruh personel dan jajaran BSSN untuk terus menjadi garda strategis bangsa,” ujar Djamari.
BSSN, sebagai lembaga pemerintah yang mengelola keamanan siber nasional, bertugas melindungi infrastruktur informasi vital negara serta menjaga keamanan data pemerintah, sektor publik, dan swasta. Ancaman siber yang meningkat di era digital memerlukan penguatan kapasitas teknis dan regulasi agar pertahanan siber tetap efektif.
Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya kesadaran publik dalam menjaga keamanan data pribadi dan nasional. Serangan siber yang memanfaatkan teknologi mutakhir, seperti deepfake dan kecerdasan buatan, berpotensi menimbulkan dampak serius pada opini publik, ekonomi, dan stabilitas politik jika tidak segera diantisipasi.
Djamari menekankan bahwa keamanan siber adalah bagian dari pertahanan nasional yang setara dengan pertahanan militer fisik. Penyiapan sumber daya manusia yang terampil, sistem proteksi yang modern, serta kolaborasi lintas lembaga menjadi fondasi utama untuk menghadapi ancaman global yang semakin kompleks.
Hingga saat ini, belum ada laporan resmi mengenai serangan siber besar yang menargetkan sistem pemerintahan Indonesia di awal 2026. Namun, pemerintah menegaskan kesiapan BSSN dan instansi terkait dalam melakukan mitigasi dan respons cepat terhadap setiap ancaman yang muncul.
