Manyala.co – Keputusan PDI Perjuangan untuk tidak bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat respons elegan dari Partai Golkar. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menyatakan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya sikap politik Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Kami menghormati sikap politik Bu Mega (ada di luar pemerintahan),” ujar Sarmuji kepada wartawan pada Kamis, 10 April 2025.
Langkah PDIP ini diumumkan tak lama setelah pertemuan Megawati dan Prabowo yang berlangsung pada Senin malam, 7 April 2025. Pertemuan itu sempat memunculkan spekulasi soal kemungkinan PDIP akan bergabung dalam koalisi pemerintahan. Namun, semua dugaan itu ditepis.
Menurut Sarmuji, ketidakhadiran PDIP dalam kabinet bukan berarti hilangnya kontribusi terhadap bangsa dan negara. Ia menilai PDIP masih bisa memainkan peran penting, terutama sebagai kekuatan penyeimbang dalam demokrasi.
“Tidak berkoalisi dalam pemerintahan tetap bisa berkontribusi melalui jalan lain, seperti memberi konsepsi banding atas jalan yang ditempuh pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa Megawati secara langsung menyampaikan keputusan tersebut dalam pertemuannya dengan Prabowo.
“Ibu Megawati menyampaikan bahwa PDIP tetap berada di luar pemerintahan,” kata Muzani saat ditanya wartawan.
Langkah politik PDIP ini menjadi penanda bahwa mereka akan mengambil peran oposisi kritis terhadap pemerintahan yang akan datang. Meski berada di luar lingkar kekuasaan, suara PDIP tetap dinilai penting dalam menjaga dinamika politik nasional dan kualitas demokrasi di Tanah Air.
