Manyala.co – Presiden Prabowo Subianto meminta para bupati dan wali kota tidak lagi mengerahkan siswa untuk menyambut kedatangannya saat kunjungan kerja di berbagai daerah. Pernyataan ini ia sampaikan saat meresmikan Jembatan Kabanaran di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (19/11/2025). Ia juga memerintahkan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengirim surat resmi ke seluruh kepala daerah untuk menegaskan arahan tersebut.
Prabowo menilai siswa tidak perlu berdiri di pinggir jalan hanya untuk menunggu kedatangan rombongannya. Ia menyampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar sebaiknya tetap berjalan seperti biasa tanpa ada pengalihan atau interupsi. “Mohon anak-anak sekolah tidak perlu nyambut saya di pinggir jalan. Biarlah mereka di sekolah masing-masing,” ujarnya dalam acara tersebut.
Meski demikian, Prabowo mengaku terharu dengan antusiasme para siswa yang menyambutnya di sejumlah kunjungan sebelumnya. Namun, ia merasa kasihan karena para siswa harus menunggu lama, terkadang di bawah cuaca panas, sementara konvoi kepresidenan sering bergerak cepat sehingga ia tidak memiliki waktu untuk berhenti dan menyapa.
Prabowo menegaskan bahwa penugasan menyambut pejabat negara seharusnya tidak mengorbankan kenyamanan anak. Ia menilai alternatif yang lebih aman adalah mengikuti kegiatan kenegaraan melalui siaran televisi. “Kalau mereka mau lihat bisa mungkin dari TV,” kata Prabowo.
Ia menambahkan bahwa bila diperlukan ia dapat menemui siswa langsung di ruang kelas, namun hanya bila situasi memungkinkan. Menurutnya, kunjungan ke sekolah harus mempertimbangkan durasi tunggu dan kondisi cuaca agar tidak membahayakan kesehatan anak. “Kalau memang tidak terlalu panas atau tidak terlalu lama mereka menunggu saya juga tidak ada masalah,” ujarnya.
Instruksi ini menandai penegasan standar baru dalam penyelenggaraan acara kenegaraan yang melibatkan partisipasi anak. Dalam beberapa tahun terakhir, penggerahan siswa untuk menyambut pejabat publik kerap menjadi perbincangan karena risiko kesehatan, keselamatan, serta potensi terganggunya kegiatan belajar.
Praktik serupa terjadi di banyak daerah saat pejabat pusat melakukan kunjungan kerja, termasuk saat pembangunan infrastruktur atau inspeksi program pemerintah. Siswa sering diminta membawa bendera, berdiri di pinggir jalan, atau menyambut rombongan di lokasi acara. Namun, tidak semua daerah memiliki tempat aman dan teduh untuk kegiatan tersebut.
Pengamat pendidikan sebelumnya juga menyoroti bahwa mobilisasi siswa sering dilakukan tanpa koordinasi yang memadai dengan sekolah atau orang tua. Beberapa organisasi pendidikan menyebut aktivitas semacam ini berpotensi mengganggu hak anak atas proses belajar yang konsisten.
Arahan Prabowo berpotensi mengubah pola protokoler kunjungan kerja presiden dan pejabat tinggi negara, terutama di sektor pendidikan. Hingga Rabu malam, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah maupun organisasi sekolah terkait penyampaian surat dari Sekretariat Kabinet. Namun, pemerintah diperkirakan akan menyesuaikan standar kunjungan presiden untuk memastikan tidak ada lagi siswa yang dikerahkan di luar lingkungan sekolah.
