Manyala.co – Gelombang aksi protes di Nepal berubah menjadi kerusuhan besar yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, hancurnya fasilitas pemerintahan, hingga memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli meletakkan jabatannya. Situasi negeri di kaki Himalaya itu kian memanas setelah pemerintah memblokir akses media sosial populer, seperti Facebook dan YouTube, dengan alasan perusahaan-perusahaan tersebut tidak terdaftar dan tidak berada di bawah pengawasan negara.
Kemarahan terbesar datang dari kalangan muda, terutama generasi Z, yang merasa ruang kebebasan mereka dirampas. Tidak hanya karena pemblokiran, ketidakpuasan juga semakin meluas akibat kesenjangan sosial. Anak-anak pejabat yang dijuluki ‘anak nepo’ tampak hidup bergelimang kemewahan, sementara banyak pemuda Nepal kesulitan memperoleh pekerjaan. Kombinasi faktor inilah yang memicu demonstrasi besar-besaran.
Benturan di jalan-jalan pun tak terhindarkan. Massa yang marah menyerang berbagai fasilitas pemerintahan. Kompleks Singha Durbar, yang merupakan pusat pemerintahan Nepal mencakup Gedung Parlemen serta kantor sejumlah kementerian, dilaporkan dibakar. Selain itu, sejumlah rumah politisi dan pejabat juga menjadi sasaran amukan, termasuk kediaman Perdana Menteri yang sempat digeruduk massa.
Dalam rekaman yang menyebar di media sosial, tampak mantan Perdana Menteri Sher Bahadur Deuba bersama istrinya yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Arzu Rana, turut diserang. Menteri Keuangan Bishnu Paudel bahkan terlihat berlari di jalanan saat mencoba menyelamatkan diri dari amukan warga. Situasi semakin genting sehingga helikopter militer dikerahkan untuk mengevakuasi para pejabat dari rumah-rumah yang dikepung.
Kerusuhan tersebut juga menelan korban jiwa. Lebih dari 19 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara lebih dari seratus lainnya mengalami luka-luka. Kantor pusat Kantipur Media Group turut terbakar dalam insiden ini, membuat organisasi Reporters Without Borders (RSF) menyerukan agar jurnalis tidak dijadikan sasaran dalam aksi protes.
Bandara Internasional Kathmandu tetap beroperasi, tetapi sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan akibat asap pekat dari kebakaran yang mengganggu jarak pandang. Juru bicara bandara, Rinji Sherpa, menegaskan bahwa lalu lintas udara tetap berusaha dipertahankan meski situasi darurat tengah berlangsung.
Reaksi internasional pun bermunculan. Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, menyampaikan keterkejutannya atas tingkat kekerasan yang terjadi dan mendesak adanya dialog untuk meredam krisis politik di Nepal.
Di tengah tekanan publik yang semakin kuat, Perdana Menteri KP Sharma Oli akhirnya menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Ramchandra Paudel pada 9 September 2025. Oli menyebut langkah itu ditempuh demi memfasilitasi penyelesaian politik dan mencari jalan keluar konstitusional atas krisis yang mengguncang negara.
Kerusuhan ini menjadi salah satu yang paling berdarah dalam sejarah terbaru Nepal, menunjukkan betapa besar ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan dan kesenjangan sosial yang selama ini membayangi kehidupan rakyatnya.
