Makassar, Manyala.co – Forum Ekonomi Regional Indonesia Timur 2025 resmi dibuka di Makassar pada Jumat (21/11/2025) sebagai upaya memperkuat kontribusi kawasan timur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Acara yang digelar Kabar Group Indonesia itu mengangkat tema “Pilar Baru Kekuatan Ekonomi Nasional” dan menghadirkan sejumlah pejabat pusat dan daerah.
Acara pembukaan berlangsung di Ballroom UNHAS Hotel & Convention, dihadiri Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Ketua Partai Demokrat Sulsel Ni’matullah, Presidium Kaukus Timur Indonesia Uslimen Usle, serta Rektor Universitas Hasanuddin Jamaluddin Jompa. Sejumlah pejabat Sulawesi Selatan, termasuk Asisten Pemerintahan dan Kesra Ishaq Iskandar dan Kepala Disnakertrans Jayadi Nas, turut hadir.
Founder dan CEO Kabar Group Indonesia, Upi Asmaradhana, menyatakan forum tersebut merupakan dialog ekonomi jangka panjang yang dirancang untuk membangun kolaborasi lintas wilayah. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian roadshow nasional yang sebelumnya telah dimulai di Pontianak pada 30 Oktober, dengan melibatkan delegasi Malaysia, Brunei Darussalam, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Menurut Upi, acara di Pontianak dihadiri tiga bupati, satu wali kota, dua konsul jenderal, serta sejumlah pemangku kepentingan lintas negara. Ia menegaskan forum ini berbeda dari program pemerintah karena sepenuhnya diinisiasi sektor swasta melalui kerja sama Kabar Group Indonesia dan Kaukus Timur. “Ini CSR Kabar Group Indonesia, sebagai bentuk kepedulian kami mendorong hadirnya gagasan baru untuk pembangunan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Roadshow Forum Ekonomi Regional dijadwalkan berlanjut ke Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, sebelum mencapai puncak penyelenggaraan di Bandung pada Agustus 2026. Upi menambahkan bahwa setiap pertemuan akan menghasilkan rekomendasi yang dirumuskan bersama akademisi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan regional. Rekomendasi dari pertemuan Makassar akan diserahkan langsung kepada Menteri Transmigrasi sebagai masukan bagi pemerintah pusat.
Dalam pemaparannya, Upi mengangkat pernyataan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, yang menggambarkan Indonesia Timur sebagai “kekasih gelap Republik”—wilayah yang dianggap penting namun kurang mendapat perhatian pembangunan. Ia menyebut ungkapan tersebut merefleksikan keresahan daerah terkait ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Salah satu isu yang disoroti Upi adalah kesenjangan infrastruktur transportasi, terutama akses kereta api di Sulawesi Selatan yang dinilai belum terintegrasi secara optimal. Ia menilai jarak antara titik berangkat dan tujuan masih belum efektif, berbeda dengan sistem transportasi di Jawa. “Ini masalah yang harus dibicarakan secara jujur,” tegasnya.
Meski demikian, Upi menilai kawasan timur memiliki potensi signifikan yang dapat menopang ekonomi nasional. Ia mencatat sekitar 40 persen daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di Indonesia Timur, terutama Maluku Utara. Potensi tersebut, katanya, perlu dikelola secara strategis untuk memperkuat struktur ekonomi nasional.
Upi juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Transmigrasi yang bersedia mendengar langsung aspirasi daerah. Ia menambahkan bahwa rekomendasi hasil diskusi akan diprioritaskan berdasarkan urgensi sebelum diajukan ke kementerian terkait. “Setelah diskusi ini, kami akan menyerahkan poin-poin rekomendasi kepada Pak Menteri untuk dinilai mana yang mendesak,” ujarnya.
