Manyala.co – Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah China di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping mengambil langkah tegas dalam menerapkan kebijakan efisiensi dan penghematan di berbagai lini pemerintahan. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional yang terdampak berat sejak pandemi.
Pemerintah pusat bersama Partai Komunis China telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran birokrasi agar menekan pengeluaran yang dinilai tidak esensial. Termasuk di antaranya anggaran perjalanan dinas, konsumsi makanan dan minuman, hingga penggunaan ruang kantor. Pengeluaran untuk acara resepsi yang berlebihan, konsumsi alkohol, dan rokok juga masuk dalam daftar penghematan.
Melalui laporan media pemerintah Xinhua yang dikutip Bloomberg dan The Straits Times, Senin (19/5/2025), kebijakan ini ditegaskan sebagai wujud dari prinsip “hemat adalah mulia, boros itu memalukan”. Pemerintah menekankan perlunya disiplin anggaran dan penghindaran gaya hidup mewah di kalangan pejabat.
Instruksi ini bukan hal baru, melainkan penegasan atas garis kebijakan Xi Jinping sejak akhir 2023. Saat itu, pemerintah pusat di Beijing telah menyampaikan kepada semua pejabat untuk mulai membiasakan diri hidup hemat. Selain bertujuan memperbaiki disiplin keuangan, langkah ini juga merupakan bagian dari kampanye jangka panjang Xi dalam memberantas korupsi dan mengikis budaya pamer kekayaan di kalangan birokrat.
Salah satu alasan utama penghematan ini adalah melemahnya pendapatan daerah akibat menurunnya hasil penjualan tanah, yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan pemerintah lokal. Situasi ini diperburuk oleh beban utang yang besar yang menjerat banyak pemerintah daerah.
Pada 2024, pemerintah China memulai inisiatif besar-besaran untuk menekan risiko gagal bayar akibat tumpukan utang tersebut. Tujuan utamanya adalah menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat bagi pemerintah daerah agar mampu mendukung upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menata Kembali Ekonomi Setelah Pandemi
Sejak 2023, China terus mengupayakan perbaikan ekonomi pascapandemi. Dalam Kongres Rakyat Nasional yang berlangsung di Beijing pada Maret 2023, mantan Perdana Menteri Li Keqiang menyoroti ancaman ketidakpastian global dan pentingnya penguatan sektor pertahanan melalui modernisasi militer. Namun demikian, fokus utama kongres tetap pada agenda ekonomi.
Setelah terpukul akibat kebijakan ketat nol-Covid, pertumbuhan ekonomi China sempat melambat hingga hanya mencapai sekitar tiga persen. Pemerintah lalu menetapkan target pertumbuhan sebesar lima persen untuk memulihkan momentum, meski dianggap konservatif oleh sebagian pihak.
Li Keqiang menegaskan bahwa target tersebut realistis jika melihat kondisi dunia yang masih diliputi tekanan geopolitik, tingginya inflasi, dan melambatnya arus perdagangan global. Ia juga menyinggung tekanan dari luar negeri terhadap China, seperti kebijakan pembatasan teknologi tinggi oleh Amerika Serikat.
Wakil Direktur Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC), Zhao Chenxin, optimistis bahwa pertumbuhan dapat diraih melalui peningkatan konsumsi domestik, sektor pariwisata, serta ritel. Ia mengatakan bahwa target lima persen tersebut bukan hanya soal angka, tapi juga mencerminkan arah pembangunan yang menekankan kualitas serta efisiensi dalam pertumbuhan ekonomi.
Secara keseluruhan, langkah efisiensi dan penghematan ala Xi Jinping tidak hanya menjadi respons atas tantangan fiskal, tetapi juga bagian dari strategi besar untuk menjaga stabilitas jangka panjang, memulihkan ekonomi, serta membangun budaya pemerintahan yang bersih dan disiplin.
