Manyala.co – Malaysia menegaskan kelanjutan hubungan perdagangan dengan Iran di tengah tekanan internasional dari Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam sesi tanya-jawab di Parlemen Malaysia, Selasa, menanggapi ancaman tarif impor tambahan 25 persen dari Presiden AS Donald Trump.
Anwar menjelaskan bahwa pemerintahannya tetap memprioritaskan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Malaysia dalam setiap keputusan kebijakan luar negeri. “Jangan sampai terlihat terlalu lemah, tetapi juga jangan mengambil tindakan yang merugikan kepentingan negara,” kata Anwar.
Sejauh ini, Anwar menyebut telah melakukan dua kontak langsung dengan pihak Iran, sementara sejumlah menteri Malaysia juga dikirim untuk memperkuat koordinasi bilateral. Menurutnya, hubungan ini didasari prinsip mempertahankan hak dan kedaulatan Iran, sekaligus melindungi kepentingan Malaysia.
Hubungan perdagangan Malaysia-Iran mencakup sektor energi, minyak mentah, gas alam, dan perdagangan produk non-migas yang telah berjalan selama beberapa dekade. Data resmi terakhir mencatat nilai perdagangan bilateral antara kedua negara mencapai sekitar 1,2 miliar dolar AS per tahun, dengan ekspor Malaysia ke Iran mendominasi sektor manufaktur dan bahan kimia.
Ancaman tarif dari AS muncul setelah Trump menyatakan akan menargetkan negara-negara yang masih melakukan perdagangan dengan Iran. Selain itu, tarif ini terkait dengan penolakan beberapa negara Eropa terhadap akuisisi Greenland oleh Amerika Serikat, yang sebelumnya menimbulkan ketegangan diplomatik.
Langkah Malaysia menghadapi tekanan AS ini mencerminkan strategi diplomasi yang hati-hati. Para analis mengatakan, Malaysia berupaya menjaga hubungan dagang dengan Iran tanpa menimbulkan konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat, negara yang menjadi mitra dagang penting dan sekutu strategis di kawasan.
Keputusan Malaysia juga mencerminkan pola umum di Asia Tenggara, di mana beberapa negara menjaga hubungan dagang dengan Iran meski menghadapi tekanan dari Barat. Langkah ini memungkinkan Malaysia melindungi akses pasar dan stabilitas pasokan energi dari Timur Tengah, sekaligus meminimalkan risiko sanksi ekonomi terhadap sektor domestik.
Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat strategis dan selektif, mengedepankan diplomasi ekonomi serta mekanisme hukum internasional, sekaligus memastikan kepentingan nasional tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik global.
