Manyala.co – Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut proyek-proyek infrastruktur prioritas akan dilanjutkan, dengan dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp 48,8 triliun.
“Alhamdulillah, kepastian sudah kita dapatkan. Jadi semua pekerjaan lanjutan yang belum selesai akan diselesaikan oleh kementerian, baik itu bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, maupun jalan-jalan yang sudah dikontrak melalui kontrak multiyear akan dilanjutkan, dan sudah ada anggarannya di Kementerian PU,” ujar Basuki, dikutip dari Antara, Kamis (17/4/2025).
Saat ini, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita IKN untuk pembangunan baru sedang difinalisasi. Basuki menjelaskan, anggaran Rp 5,4 triliun dari OIKN telah dialokasikan untuk pengaspalan dan pekerjaan lainnya di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). Sementara tambahan Rp 8,1 triliun akan digunakan untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.
“Anggaran pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sudah difinalkan di DIPA kami, dengan anggaran sekitar Rp 5,4 triliun dari OIKN dan tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan,” tambahnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya percepatan mobilisasi tenaga kerja guna mendukung kelancaran operasional.
Fokus Tahap II: Infrastruktur Pemerintahan dan Akses ke Wilayah Baru
Pembangunan IKN saat ini memasuki Tahap II untuk periode 2025–2029. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk menyelesaikan pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, serta membuka akses ke wilayah perencanaan (WP) 2. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah dibangun agar tetap terjaga kondisinya.
Di samping APBN, pembangunan IKN juga didukung melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 60,93 triliun. Dana ini antara lain akan digunakan untuk membangun 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak di kawasan IKN.
TPST Modern Pertama di IKN Rampung, Serap Anggaran Rp 505 Miliar
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merampungkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 1 di kawasan IKN. Fasilitas ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan kota pintar dan berkelanjutan.
“Dengan selesainya pembangunan sarana dan prasarana TPST ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan IKN sebagai kota modern yang bersih dan sehat, serta dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai Future Smart Forest City of Indonesia,” kata Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti, Rabu (16/4/2025).
TPST 1 berdiri di atas lahan seluas 22,15 hektare, berjarak sekitar 3 km dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Desain fasilitas ini mengusung konsep modern yang menyatu dengan lanskap hijau.
Sistem pengelolaan sampah di TPST ini dirancang untuk menghasilkan energi baru terbarukan. Sampah organik akan diubah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik didaur ulang. Limbah yang tak bisa diproses akan dikelola tanpa menghasilkan emisi di atas ambang batas, sejalan dengan target Net Zero Emission (NZE).
TPST ini mampu mengolah hingga 74 ton sampah dan 15 ton lumpur per hari. Sistem operasionalnya juga dilengkapi teknologi digital sehingga masyarakat bisa memantau langsung.
Proyek Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur dan dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya-SBS-Silcon lewat skema Kerja Sama Operasi (KSO). Total nilai proyek mencapai Rp 505 miliar yang sepenuhnya bersumber dari APBN.
