Enrekang, Manyala.co — Bupati Enrekang, H. Muh. Yusuf Ritangnga, kembali melakukan rotasi jabatan dengan melantik 7 pejabat Eselon II, 39 pejabat Eselon III, serta 8 camat. Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Enrekang, Selasa (26/8/2025).
Dalam sambutannya, Yusuf Ritangnga menekankan pentingnya semangat baru dari pejabat yang dilantik. Ia berharap mereka membawa harapan, komitmen, dan arah pemikiran segar demi mewujudkan visi Enrekang Sejahtera.
“Pastinya, para pejabat memiliki keinginan untuk bekerja dan membawa harapan, arah pemikiran dan komitmen. Bekerja lebih keras untuk mencapai visi Enrekang Sejahtera,” ujar H. Muh. Yusuf Ritangnga.
Bupati yang akrab disapa Aji Ucu itu juga mengingatkan agar pola kerja tidak hanya berorientasi pada rutinitas di kantor. Menurutnya, pejabat harus hadir di tengah masyarakat agar terjalin sinergi dan tercapai program pemerintah.
“Pejabat harus mampu menyatu dengan masyarakat, sehingga tercipta kerja sama yang baik demi kelancaran pembangunan,” tegasnya.
Adapun pejabat Eselon II yang dilantik yakni:
- Suparman P sebagai Kepala Bappedalitbangda
- Hasbar sebagai Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Nakertrans
- Sulviah sebagai Kepala Dinas DP3A
- Zulkarnain Kara sebagai Kepala Dinas Perindag
- Burhanuddin sebagai Kepala Dinas Kominfo dan Digitalisasi
- Harwan Sawati sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra
- Asrul Lode sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
Sementara itu, sebanyak 39 pejabat Eselon III turut dilantik dalam kesempatan tersebut. Mereka menempati sejumlah posisi strategis di lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang, mulai dari jabatan kepala bagian, sekretaris dinas, hingga kepala bidang.
Sementara delapan camat yang dilantik yaitu:
- Abd. Rasjid sebagai Camat Cendana
- Amirullah sebagai Camat Maiwa
- Amri sebagai Camat Baroko
- Nurdin sebagai Camat Masalle
- Abd. Salam sebagai Camat Alla
- Nurhan sebagai Camat Curio
- Irwan sebagai Camat Baraka
- Ilham Akbar Eka Yudha sebagai Camat Bungin
Bupati menegaskan bahwa rotasi ini bertujuan memperkuat kinerja birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan program prioritas daerah.
