Manyala.co – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memperkuat sinergi dengan menandatangani nota kesepahaman di Kantor Bappenas, Senin (15/9/2025). Salah satu fokus utama kerja sama itu adalah pengembangan hilirisasi kelapa, yang dinilai strategis bagi ketahanan pangan sekaligus peningkatan devisa negara.
Menteri Imipas Agus Andrianto menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sumber daya besar untuk mendukung program ini. “Dengan penandatanganan kerja sama ini, kami mendapat dukungan dalam pelaksanaan program hilirisasi kelapa. Kami sudah siapkan 360.700 pohon di seluruh ke Indonesia. Untuk itu, kami sudah siapkan 1.300 hektare lebih lahan. Jika lahan tersebut kurang, kita dapat melibatkan masyarakat dalam penyediaan lahan,” jelasnya.
Tak hanya berhenti pada penanaman, Agus menambahkan bahwa pihaknya juga akan melakukan penilaian kepada pejabat di lapangan, khususnya Kepala Kantor Wilayah maupun Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di daerah penghasil kelapa. Tujuannya, agar mereka aktif dalam pembibitan hingga distribusi, sehingga program hilirisasi bisa berjalan konsisten.
Kerja sama lintas kementerian ini tidak hanya melibatkan Bappenas, tetapi juga menjangkau Kementerian Pertanian serta sejumlah pihak terkait. Menurut Agus, sinergi tersebut sangat penting mengingat program hilirisasi kelapa tidak bisa dijalankan secara parsial.
Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan kembali besarnya peluang yang bisa diraih Indonesia dari sektor kelapa. Ia mengingatkan bahwa komoditas ini pernah menjadi penyelamat ekonomi bangsa. “Dahulu saat perekonomian Indonesia tidak baik, kelapa merupakan salah satu komoditas yang menyelamatkan Indonesia. Untuk itu, kami melihat saat ini kelapa masih memiliki potensi besar untuk bisa menjadi salah satu penghasil devisa negara. Penghasilan kelapa kita tidak kalah dengan negara lain. Maka, kita harus bisa manfaatkan hal tersebut dengan melakukan hilirisasi kelapa,” tegasnya.
Rachmat menilai bahwa hilirisasi kelapa akan memberi kontribusi nyata, baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun ketahanan pangan. Menurutnya, langkah itu sejalan dengan arah kebijakan nasional, khususnya Program Hasil Terbaik Cepat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Dengan dukungan lintas kementerian, pengembangan kelapa diharapkan tidak hanya berhenti pada aspek pertanian semata, tetapi juga dapat menciptakan nilai tambah dari hasil olahan, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa terbesar dunia.
