Jakarta, Manyala.co – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026) pagi, di tengah berkembangnya polemik terkait keabsahan dokumen pendidikan Gibran dan dinamika politik di parlemen.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.
Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa sore, Prasetyo mengungkapkan bahwa salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah niat Gibran untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.
Prasetyo sekaligus meluruskan informasi yang beredar mengenai respons Presiden Prabowo terhadap niat pengunduran diri tersebut. Ia menegaskan, tidak benar jika Presiden menyampaikan penolakan terhadap keinginan Gibran.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” ujar Prasetyo.
Tekanan Politik Menguat di DPR
Niat pengunduran diri Gibran tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan politik di parlemen menyusul polemik dokumen pendidikan yang menjadi perhatian publik.
Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi telah mendorong usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan ijazah Gibran. Langkah tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan MA tersebut menegaskan putusan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Merespons putusan MA dan MK tersebut, sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di Tanah Air. Salah satu ruang lingkupnya mencakup dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.
Dugaan pelanggaran tersebut meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun kondisi ketika presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatannya.
Respons Gibran soal Polemik Ijazah
Sebelumnya, Gibran telah memberikan tanggapan terhadap putusan MK yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan miliknya.
Ia mempertanyakan anggapan bahwa dirinya tidak menyelesaikan pendidikan setingkat SMA. Menurut Gibran, dirinya tidak mungkin dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi apabila tidak memiliki kelulusan SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10).
Pernyataan tersebut menjadi salah satu respons Gibran terhadap persoalan keabsahan dokumen pendidikan yang kini berkembang menjadi polemik hukum dan politik.
Hingga pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi disampaikan pada Selasa (10/11/2026) sore, pemerintah mengonfirmasi adanya penyampaian niat pengunduran diri Gibran dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo. Namun, penjelasan tersebut belum menyebutkan adanya keputusan final mengenai pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.
