Manyala.co – Badan Gizi Nasional mengingatkan para pengusaha bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan semata aktivitas bisnis, melainkan misi kemanusiaan yang berdampak luas terhadap pemenuhan gizi, ekonomi lokal, dan penciptaan lapangan kerja.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Dadang Hendrayudha menyampaikan penegasan tersebut saat menghadiri kegiatan di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (16/1/2026) malam. Ia meminta seluruh mitra dan pelaksana program MBG memahami tujuan sosial program tersebut dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi.
Dadang mengatakan program MBG dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya beruntung, khususnya anak-anak penerima manfaat. Menurutnya, keterlibatan pengusaha dan yayasan dalam membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki dimensi sosial yang kuat karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Ia juga mendorong pengusaha untuk menanamkan investasi dalam program MBG melalui pendirian dapur SPPG. Selain membantu pemenuhan gizi masyarakat, langkah tersebut dinilai dapat menggerakkan perekonomian lokal dan membuka peluang kerja bagi warga sekitar. Program ini, menurut Dadang, memberikan manfaat ganda bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil.
BGN turut meminta pemerintah daerah, khususnya di wilayah Soloraya, untuk aktif mendukung keberlangsungan program MBG. Dukungan tersebut mencakup pemberdayaan masyarakat lokal guna memenuhi kebutuhan operasional dapur SPPG, seperti pasokan bahan pangan dan tenaga kerja.
Dadang menjelaskan bahwa setiap dapur SPPG membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar. Ia menyebut satu dapur membutuhkan sekitar 390 kilogram ayam, selain sayuran, telur, dan ikan sesuai jumlah penerima manfaat. Kebutuhan tersebut membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha lokal untuk terlibat langsung dalam rantai pasok MBG.
Di wilayah Soloraya, tercatat terdapat 596 dapur SPPG. Menurut BGN, angka tersebut menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat agar kebutuhan dapur dapat dipenuhi secara berkelanjutan dan berbasis ekonomi lokal.
Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan menyampaikan bahwa SPPG Gagaksipat menjadi pionir pelaksanaan program MBG di Kabupaten Boyolali, khususnya di Kecamatan Ngemplak. Di wilayah tersebut, terdapat empat SPPG yang berada di bawah naungan Yayasan Bangun Gizi Nusantara dan melayani kebutuhan MBG setempat.
Agus mengatakan cakupan dapur SPPG di Boyolali telah mencapai sekitar 80 persen. Secara keseluruhan, terdapat 98 dapur SPPG yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten tersebut. Ia menyebut selama pelaksanaan program MBG, belum ditemukan kasus yang mengganggu distribusi maupun keamanan pangan.
Menurut Agus, keberhasilan tersebut harus dipertahankan dengan menjaga kualitas dan keamanan makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat. Ia menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar menu yang disajikan tetap memenuhi standar gizi dan kesehatan.
Program MBG merupakan salah satu kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal. Namun, hingga Jumat malam, belum terdapat keterangan resmi terkait percepatan pencairan dana operasional SPPG yang sempat dilaporkan terkendala di sejumlah daerah.
