Appi-Aliyah Alihkan Anggaran Efisiensi utnuk Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Pulau
Makassar, Manyala.co – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah) menaruh perhatian serius pada pengembangan infrastruktur di wilayah pesisir, khususnya Kecamatan Kepulauan yang termasuk dalam zona Sangkarrang.
Dalam rancangan efisiensi anggaran tahun 2025, Appi-Aliyah menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Penghematan belanja daerah akan diarahkan untuk mendukung proyek-proyek yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau tersebut.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 yang digelar di Lapangan Karebosi, Senin (5/5/2025).
Munafri menegaskan bahwa pemerintah kota berkomitmen kuat menerapkan efisiensi anggaran sekaligus menjamin pemerataan pembangunan hingga ke kawasan kepulauan dalam penyusunan RPJMD 2025–2029.
“Pelaksanaan Musrenbang kali ini kami selenggarakan di Lapangan Karebosi sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi, transparansi, dan keterbukaan kepada masyarakat,” jelasnya.
Musrenbang tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, jajaran Forkopimda, dan perwakilan DPRD Kota Makassar.
Lebih lanjut, Munafri yang sebelumnya menjabat sebagai CEO PSM Makassar menyampaikan bahwa efisiensi anggaran dilaksanakan sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 mengenai penghematan pelaksanaan APBN dan APBD.
Baginya, efisiensi bukan semata pengurangan anggaran, melainkan cerminan dari keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat.
“Disini, masyarakat bisa terlibat langsung dalam menyaksikan proses perumusan arah pembangunan kota. Kita ingin membumikan musrenbang agar benar-benar menyentuh masyarakat,” imbuhnya.
Musrenbang RPJMD menjadi wadah tahunan untuk masyarakat menyampaikan aspirasi, mendiskusikan persoalan aktual, dan menetapkan arah pembangunan jangka pendek sesuai visi-misi Appi-Aliyah.
Sebagai politisi Partai Golkar, Munafri menekankan pentingnya keberpihakan nyata terhadap masyarakat kepulauan. Berdasarkan kunjungan terakhir ke lapangan, ia menemukan bahwa beberapa pulau terluar masih menghadapi kondisi yang jauh dari standar layak huni.
Salah satu masalah krusial adalah keterbatasan pasokan listrik, yang hanya tersedia selama 3 hingga 4 jam per hari. Isu ini menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan ke depan, terutama untuk wilayah terluar dan terisolasi.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh terus berlanjut. Tahun 2025, kami bertekad untuk mengarahkan anggaran lebih besar ke pembangunan wilayah pulau,” tegasnya.
Ia menilai pembangunan infrastruktur di kawasan kepulauan merupakan kebutuhan mendesak. Banyak kerusakan dan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, sehingga harus segera ditangani.
Langkah efisiensi yang diambil oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Strategi ini juga diharapkan mampu memastikan anggaran negara digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan warga kepulauan.
Program pembangunan ini sejalan dengan visi Provinsi Kepulauan Riau yang mengusung semangat kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan dalam lima tahun ke depan, melalui peningkatan konektivitas dan infrastruktur lintas pulau dan daratan.
Pemerintah Kota Makassar juga menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata. Munafri menegaskan bahwa pembangunan harus bersifat inklusif dan non-diskriminatif.
“Seluruh warga, baik yang tinggal di darat maupun di pulau, memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Karena itu, pembangunan di wilayah kepulauan harus menjadi prioritas dan tidak boleh tertinggal,” ungkapnya.
Ia juga menyadari bahwa Pemkot tidak dapat bekerja sendiri. Maka dari itu, kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemerintah Pusat sangat diperlukan untuk menjawab tantangan besar seperti banjir, kemacetan, dan ketimpangan sosial yang masih membayangi beberapa kawasan.
Lebih jauh, Munafri mengaitkan RPJMD Kota Makassar dengan arah pembangunan nasional, termasuk visi besar Indonesia Emas 2045.
