Manyala.co – Partai Gerindra menyatakan menghormati proses hukum setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan di Jawa Tengah dan menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada KPK. (9/1/2026).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, mengatakan partainya menunggu hasil pemeriksaan resmi yang dilakukan oleh KPK. Ia menegaskan bahwa Gerindra tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan secara resmi,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, Senin.
Sudaryono menekankan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung. Menurutnya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh ada kesimpulan yang ditarik sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
“Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kita serahkan sepenuhnya kepada KPK untuk bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai aturan,” ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa Partai Gerindra berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil. Dukungan tersebut, menurut Sudaryono, merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan sistem demokrasi.
“Kami mendukung penuh langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK demi menjaga kepercayaan publik dan marwah hukum di Indonesia,” katanya.
Terkait dampak politik di tingkat daerah, Sudaryono menyebut DPD Gerindra Jawa Tengah akan bersikap kooperatif dan menunggu perkembangan resmi dari KPK sebelum mengambil langkah organisasi maupun politik lebih lanjut.
“Untuk langkah organisasi dan politik, tentu kami akan menunggu hasil dan fakta hukum yang disampaikan secara resmi,” tuturnya.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya operasi tangkap tangan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut adalah Bupati Pati Sudewo.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW (Sudewo),” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin.
Hingga Senin malam, KPK belum menyampaikan secara rinci dugaan perkara, konstruksi hukum, maupun jumlah pihak lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut. KPK juga belum memberikan keterangan resmi terkait status hukum Sudewo setelah pemeriksaan awal.
Operasi tangkap tangan merupakan salah satu metode penindakan yang kerap digunakan KPK dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi. Penetapan tersangka biasanya dilakukan setelah pemeriksaan awal dan gelar perkara oleh penyidik.
Kasus ini menambah daftar kepala daerah yang terjerat operasi penindakan KPK dalam beberapa tahun terakhir. Namun, hingga ada pengumuman resmi dari KPK, status hukum Sudewo masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan.
